BPH Migas Bakal Rekrutmen Lebih Banyak Pekerja Non PNS
BPH Migas ingin menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang independen dan berintegritas. Lembaga tersebut pun bakal mempekerjakan lebih banyak pegawai dari kalangan profesional dibandingkan PNS.
Menurut Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, lebih dari separuh pegawai BPH Migas merupakan PNS Kementerian ESDM. "Semestinya pegawai BPH migas bukan PNS, supaya bisa support. Sehingga komite betul-betul independen," kata Fanshurullah dalam Webinar bertajuk Dampak PSBB Terhadap Sektor BBM, Jumat (8/5).
Dia bahkan menyebut BPH Migas harus lepas dari intervensi berbagai pihak, termasuk Menteri ESDM. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001.
(Baca: BPH Migas Ingin Harga BBM Turun Demi Keadilan Sosial)
"Keputusan BPH Migas mewakili badan usaha, pemerintah, dan kepentingan masyarakat. Sebab, adil menurut pemerintah belum tentu adil bagi masyarakat dan badan usaha," ujarnya.
Pihaknya pun berencana bekerja sama dengan civitas akademi untuk mengkaji tata kelola kelembagaan di BPH Migas. Struktur organisasi BPH Migas pun akan diisi oleh kalangan profesional.
Dengan begitu, BPH Migas bisa mempertanggungjawabkan integritas dan tugasnya kepada presiden."Sesuai UU Migas, anggota komite dipilih langung oleh Komisi VII DPR dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujar dia.
(Baca: ESDM Terbitkan Formula Baru BBM, Pertamina Belum Rencana Ubah Harga )
