Diamuk DPR, Saham Properti Grup Lippo Berbalik Arah ke Zona Merah
Sebelumnya Lippo Group induk dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta diwakili Presiden Direktur Lippo Cikarang Ketut Budi Wijaya dan CEO MSU Indra Azwar hadir ke Gedung DPR. Kehadiran keudanya terkait rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI Senin (13/2) sore.
Adapun konsumen menuntut pengembalian dana (refund) karena pengembang tak kunjung melakukan serah terima unit apartemen yang berada di kawasan Cikarang tersebut.
Untuk informasi MSU adalah pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha Lippo Cikarang yang sedang bersengketa dengan konsumen. Sementara Lippo Cikarang merupakan anak usaha Lippo Karawaci.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade begitu emosional. Andre sampai menyinggung bahwa Indonesia tidak bisa diatur oleh Lippo Group. Hal itu disampaikan dengan nada tinggi sambil menggebrak meja.
"Jadi kalau bapak nggak bisa jawab, bilang. Biar kita panggil pimpinan bapak. Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa atur-atur republik ini," kata Andre dalam rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Andre mempertanyakan konsorsium mana saja yang menghilang dari proyek Meikarta. Pasalnya, sejumlah konsorsium disebut hengkang dari proyek ini sejak akhir 2018. Ia mencurigai konsorsium tersebut merupakan cangkang perusahaan Lippo Group. Hal tersebut disangkal langsung oleh Ketut, yang menjelaskan pimpinan konsorsium tersebut berasal dari Cina.
"Dari Cina pak waktu itu, saya terus terang nggak tau siapa namanya," katanya.
Andre menyebut tak ingin kasus Meikarta berlarut-larut. Ia pun menyinggung pihak Meikarta mau mencabut gugatan Rp 56 miliar kepada konsumen hanya karena dipanggil DPR.
