Kalah dari Thailand, Jokowi Minta Inklusi Keuangan RI Ditingkatkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Meski demikian, tingkat inklusi dan literasi keuangan Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain di Asean.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2019 sebesar 38,03%, naik dibandingkan 2016 sebesar 29,7%. Sementara, tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 76,19% pada 2019. Angka ini naik 8,39% dari 67,8% pada 2016.
(Baca: Asosiasi Fintech Proyeksi Penyaluran Kredit Tahun Depan Tumbuh 45%)
Meski demikian, Jokowi belum puas dengan kenaikan tingkat literasi dan inklusi keuangan tersebut. “Memang meningkat, tapi angkanya masih rendah,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1).
Dia lantas membandingkan tingkat inklusi keuangan Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Menurut Jokowi, tingkat inklusi keuangan di Singapura sudah mencapai 98%.
Sementara tingkat inklusi keuangan di Malaysia telah mencapai 85%. Adapun, tingkat inklusi keuangan di Thailand mencapai 82%. “Kita masih di bawah mereka sedikit,” ucap Jokowi.
Atas dasar itu, Jokowi meminta agar tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia ditingkatkan dengan memperluas serta mempermudah akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.
Dia juga meminta lembaga keuangan mikro terus diperluas. “Sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” kata Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga berharap layanan keuangan digital berbasis internet dapat terus dikembangkan. Penetrasi layanan keuangan digital menurutnya bakal lebih mudah karena 170 juta atau 64,8% dari total penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet.
(Baca: Asosiasi Fintech Syariah Target Salurkan Pinjaman Rp 4,6 Triliun)
Ini juga dibuktikan dari realisasi outstanding pinjaman fintech P2P lending senilai Rp 12,17 triliun pada November 2019. Nilai ini tumbuh 141,11% dibandingkan posisi Desember 2018 senilai Rp 5,04 triliun.
“Fintech, digitalisasi keuangan bisa jadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat dan tercatat,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, dia pun mendorong pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi di jasa keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun. Menurutnya, uang dari berbagai sektor tersebut harus dimanfaatkan untuk bisa mendongkrak ekonomi nasional.
Terakhir, Jokowi mendorong perlindungan terhadap nasabah dan konsumen ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat akan semakin mudah, aman, dan nyaman dalam mengakses layanan keuangan formal.
“Kepercayaan masyarakat hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa dan keuangan,” ucapnya.
