BNI Syariah Salurkan Rp 400 Miliar untuk Pembiayaan Proyek Jalan Tol
PT BNI Syariah akan berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi pembangunan proyek jalan tol rute Cimanggis-Cibitung. Dari total biaya pembangunan senilai Rp 4,2 triliun, BNI Syariah berkontribusi Rp 400 miliar.
Selain BNI Syariah, ada 8 lembaga keuangan syariah yang ikut serta dalam sindikasi ini. Sedangkan untuk konvensional sebanyak 11 lembaga keuangan. Pembiayaan ini disalurkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas Cimanggis–Cibitung yang sahamnya dimiliki PT Waskita Toll Road (90%), PT Bakrie & Brothers Tbk (5%), serta PT Bakrie Toll Indonesia (5%).
Dalam sindikasi ini, BNI Syariah berperan sebagai Join Mandated Lead Arranger And Bookrunner (JMLAB) dan juga sebagai agen fasilitas syariah. Sedangkan, induk usahanya, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) merupakan anggota JMLAB yang juga berperan sebagai agen fasilitas konvensional.
(Baca: Waskita Toll Road Tambah Setoran Modal di Jasamarga Solo Ngawi)
“Harapannya, kehadiran jalan tol ini bisa mengatasi permasalahan lalu lintas di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya,” kata Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo dalam siaran persnya, Rabu (24/4). Acara penandatanganan kemarin juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) Thorry Hendrarto beserta beberapa perwakilan lembaga keuangan.
Dalam waktu dekat CCT akan mengoperasikan terlebih dulu ruas tol Seksi 1 (Cimanggis–Jatikarya) sedangkan pengoperasian seluruh ruas ditargetkan rampung pada bulan Januari 2020. Penyelesaian proyek tol ini akan menyambungkan ruas Cinere–Jagorawi, ruas Jakarta–Bogor-Ciawi, ruas Jakarta-Cikampek, dan ruas Cibitung–Cilincing. Harapannya, kemacetan di JORR 1 dapat terurai.
(Baca: Jasa Marga Tertarik Akusisi Ruas Tol Trans Jawa Milik Waskita Karya)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menargetkan pengoperasian jalan tol Cimanggis-Cibitung seksi I pada kuartal I-2019. Namun, perusahaan belum bisa memastikan waktu persisnya untuk mengoperasikan jalan tol itu.
Saat ini, Waskita masih melakukan uji layak operasi. Pengujiannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
