Survei: Agen Keuangan Digital Kurang Aktif Tawarkan Buka Rekening Bank
"Lebih dari seperempat agen di Indonesia atau 26% justru mengalami kerugian atau bahkan tidak mampu mencapai break event point dari usahanya," kata Raunak.
(Baca: Hadapi Fintech, Bank Didorong Kembangkan Layanan Digital)
Guna mencapai visi meningkatkan akses masyarakat ke rekening bank, Raunak merekomendasikan agar pemerintah dapat segera mengaktifkan pendaftaran pelanggan yang tidak rumit melalui agen luar dengan mengintegrasikannya pada sistem e-KTP. Raunak menilai Indonesia dapat mencontoh hal ini dari India dan Pakistan yang telah sukses menerapkan konsep ini.
Dia pun menyarankan agar pemerintah mempromosikan jangkauan akses dengan memungkinkan pihak non-bank memanfaatkan jaringan agen individual. Menurutnya, pasar di Kenya, Pakistan, India, dan Bangladesh telah memiliki penyedia layanan perbankan campuran yang melibatkan bank, non-bank, dan pihak ketiga yang akhirnya mampu membuat kompetisi lebih sehat dan inovatif.
"Sehingga mampu meningkatkan penggunaan layanan jasa keuangan," kata Raunak.
Pemerintah juga diminta mempertimbangkan kembali mandat eksklusif agen dan mengizinkan penyedia layanan menggunakan manajer jaringan agen dari pihak ketiga. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mendorong peningkatan transparansi dari outlet agen.
"Pemerintah juga harus mampu memunculkan kesadaran masyarakat dengan melakukan kampanye di media massa," kata dia.
Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Eko Ariantoro mengakui jika saat ini penetrasi akses rekening bank untuk strategi keuangan inklusif nasional masih rendah. Dia pun mengakui masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya program keuangan inklusi yang dilakukan pemerintah.
Karenanya, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keuangan inklusi rencananya akan dilakukan pada tahun depan. "Jadi kampanye nasional akan kami lakukan bersama Bank Indonesia karena BI punya model agen bank dengan LKD dan OJK juga punya Laku Pandai. Jadi itu yang akan kami lakukan," kata Eko.
Adapun, Eko mengaku perlu mengkaji lebih lanjut rekomendasi lainnya dari Microsave. "Karena kita kan baru tiga tahun, dari 2014. Negara lain sudah 10 tahun," kata Eko.
