BI Akan Rilis Aturan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bulan Depan
(Baca Ekonografik: Kontradiksi “Top Up” Uang Elektronik)
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Anggoro Eko Cahyo menilai skema pengenaan biaya isi ulang uang elektronik lebih baik menggunakan opsi tarif tetap (fixed fee). Opsi ini akan lebih mudah diterapkan pada tahap awal.
Menurut Anggoro, skema pengenaan biaya isi ulang uang elektronik dibutuhkan oleh perbankan. Kendati, ia belum dapat memastikan berapa besaran biaya tersebut. "Belum tahu. tapi yang pasti memang perlu ada fee," ujar Anggoro.
Sementara, Group Head Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi juga mengakui penerapan biaya isi ulang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan. Mandiri juga perlu membiayai mitra perbankan yang melakukan operasional isi ulang uang elektronik.
Namun, dia juga tidak ingin biaya ini sampai membebani masyarakat. "Kami mesti balancing (menyeimbangkan) antara masyarakat sama kepentingan dari mitra yang melakukan investasi di sana," ujarnya. (Baca: Transaksi Nontunai di Tol Masih Terkendala Infrastruktur)
Thomas juga belum bisa memastikan opsi skema yang akan digunakannya dalam mengenakan biaya isi ulang e-money. Saat ini Bank Mandiri masih mengkaji opsi tersebut. "Kami masih kaji, belum lihat. Tetapi mestinya lebih murah dari biaya parkir lah," tambahnya.
