OJK Kesulitan Awasi Konglomerasi di Sektor Jasa Keuangan
Saat ini, OJK memang masih dalam tahap membangun dan menganalisis kajian pemetaan konglomerasi di industri jasa keuangan tersebut. Selanjutnya, OJK akan membentuk Satuan Kerja Pengawasan Konglomerasi yang bertugas menyusun rencana pengawasannya. “Kewenangan pengawasan akan ditangani oleh pengawas individual, sehingga tidak membingungkan,” ujar Irwan.
Bentuk lain pengawasan konglomerasi tersebut adalah membuat aturan baru. Tahun depan, OJK berencana mengeluarkan aturan mengenai perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum kelompok jasa keuangan terintegrasi. Model perhitungannya sama dengan kewajiban permodalan suatu entitas keuangan yang berdiri sendiri alias tidak berkelompok.
Dari hasil perhitungan tersebut, bakal terlihat entitas konglomerasi yang permodalannya harus ditambah. “Kalau memenuhi semua (minimum permodalan), berarti no issue. Tapi kalau begitu dihitung tidak cukup, akan dilihat siapa yang kurang. Itu yang diminta untuk ditambah (modalnya),” kata Irwan.
Dalam kesempatan yang sama, dia mengungkapkan, Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016 yang telah disampaikan oleh 118 bank menunjukkan target total pertumbuhan aset perbankan sebesar 12,5 persen. Rinciannya, target pertumbuhan aset kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I hingga IV berturut-turut masing-masing 20,2 persen, 13,2 persen, 10,8 persen, dan 13,2 persen. Sedangkan target pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing 13,98 persen dan 12,65 persen. “Ada optimisme di 2016, mudah-mudahan bisa berjalan,” katanya.
Di sisi lain, perbankan menargetkan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) bisa turun menjadi di bawah 2,5 persen. Irwan optimistis target itu bisa tercapai karena faktor percepatan pertumbuhan kredit dan program restrukturisasi kredit. Apalagi, jumlah provisi atau pencadangan mencukupi untuk mengatasi kredit macet.
