JK Perintahkan Penanganan Bank Century

Image title
Oleh
8 Mei 2014, 00:00
JK Perintahkan Penanganan Bank Century.jpg
KATADATA/
KATADATA | Arief Kamaludin

?Selain itu Bank Indonesia agar segera membahas langkah-langkah pengamanan sektor perbankan domestik,? sebut Kalla dalam notulen.

Jusuf Kalla saat diklarifikasi Katadata pada Kamis (20/2) lalu menyangkal telah memimpin rapat pada 13 November 2008. Menurutnya, dia tidak pernah memimpin rapat hingga tanggal 20 November. ?Yang benar saja. Tanggal 13 (November) Menteri Keuangan (Sri Mulyani, Red) ada di Amerika Serikat. Jadi tidak ada rapat,? katanya.  
(Baca: Faisal Basri: JK Tahu Kondisi Century)

Dia menjelaskan, baik Menteri Keuangan  maupun Gubernur Bank Indonesia baru melaporkan kondisi Bank Century setelah dilakukan bailout. Dia menjelaskan, kalaupun Bank Century kalah kliring pada 13 November tidak berarti bank itu harus di-bailout. ?Tapi saya tegaskan tidak ada rapat sama sekali tentang Century,? kata JK.

Pengakuan berbeda disampaikan M Ikhsan, yang saat itu menjabat sebagai Staf Ahli Menko Perekonomian.  Ia membenarkan adanya rapat pada 13 November 2008 yang membahas salah satunya soal Bank Century. Menurut Ikhsan, saat itu dia bersama Menteri Keuangan ad interim Sofyan Djalil berusaha meyakinkan Wakil Presiden bahwa ada krisis dan ada bank yang sudah kena. ?Tidak mungkin ada bank kalah kliring paginya, kami tidak kasih tahu,? kata dia saat dihubungi Katadata, Selasa (11/3).

Karenanya dalam rapat itu Ikhsan mengaku berusaha meyakinkan Jusuf Kalla agar menerapkan penjaminan penuh (blanket guarantee).  Tetapi, kata Ikhsan, upaya meyakinkan Kalla untuk menerapkan penjaminan penuh tidak berhasil.
(Baca: Jaksa KPK : Bank Century Gagal Bukan Karena Krisis)

Dalam notulen rapat memang disebutkan bahwa ada permintaan agar Indonesia menerapkan blanket guarantee di sektor perbankan seperti pernah diterapkan pada krisis ekonomi 1998. Apalagi di beberapa  seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia dan Australia, penjaminan penuh sudah dilakukan untuk mengantisipasi krisis ekonomi tahun 2008.

Namun Jusuf Kalla menolak permintaan itu. JK dalam rapat itu mengatakan pemerintah tetap konsisten untuk melaksanakan prosedur dan ketentuan yang telah disetujui bersama. Pemerintah tidak akan menerapkan blanket guarantee bagi nasabah bank agar tak terulang kesalahan di masa lalu.

Ironisnya ketika rapat berlangsung, Erick Adriansjah, staf equity sales PT Bahana Securities mengirimkan email ke sejumlah nasabahnya. Dalam email rutin yang bertajuk ?Market News? tersebut, Erick mengabarkan adanya sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Email dari Erick tersebut kemudian tersebar ke berbagai mailing list dan menimbulkan kegelisahan di pasar.

Dua hari kemudian Erick ditangkap Bareskrim Mabes Polri sebagai pihak yang diduga melakukan penyebaran rumor. Dia dituding dapat menganggu kestabilan dunia perbankan Indonesia saat itu.

Halaman:
Reporter: Rikawati, Aria W. Yudhistira
Editor: Arsip
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...