Erick Thohir: Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan minimnya efek putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja ke BUMN. Setidaknya, ada tiga dampak yang terasa bagi BUMN.
"Keputusan MK untuk Undang-Undang Cipta Kerja di BUMN dampaknya sangat minim," kata Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR yang disaksikan secara virtual, kamis (2/12).
Dampak pertama adalah Pasal 66 UU Cipta Kerja, dimana BUMN boleh diberikan penugasan khusus oleh pemerintah pusat untuk riset dan inovasi nasional. Dengan putusan MK ini, maka saat ini BUMN tidak bisa membantu terlebih dahulu terkait riset dan inovasi.
Meski begitu, Erick mengatakan, kerja sama BUMN dengan universitas masih bisa berlangsung karena tidak ada larangan untuk melakukan kerja sama. "Hanya pasalnya saja yang perlu ditambah kekuatan. Sebelum pasal ini ada, 1,5 tahun banyak kerja sama BUMN dengan universitas," ujarnya.
Efek berikutnya adalah terkait inbreng saham BUMN oleh Indonesia Investment Authority (INA), lembaga yang didirikan berdasarkan UU Cipta Kerja. MK memutuskan agar menunda hal-hal yang bersifat strategis, tapi tidak didefinisikan mengenai frasa 'strategis' sehingga dapat diinterpretasikan dengan luas.
Adapun, keputusan inbreng saham Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke INA senilai Rp 45 triliun, dapat dipersepsikan sebagai hal strategis yang dilakukan oleh negara.
Hal itu mengingat keputusan valuasi dan penandatangan akta inbreng dilakukan oleh lembaga negara, dalam hal ini kementerian. Selain itu, bank Mandiri dan BRI adalah perusahaan publik dengan basis pemegang saham minoritas yang luas.
Mengenai inbreng saham BUMN ke INA, Erick mengatakan sudah melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo, melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan, berkonsultasi dengan Jaksa Agung, termasuk bertemu dengan anggota BPK dan BPKP untuk konsultasi.
"Bahwa kami sudah punya payung hukum soal INA. Jadi INA bisa jalan," kata Erick dalam rapat tersebut.
Sehingga, inbreng tersebut dinilai tetap berlaku termasuk transaksi yang dilakukan INA ketika membantu Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk mendapatkan investor asal Uni Emirat Arab senilai US$ 12 miliar. "Itu tetap sah," katanya.
Selain itu, Erick memastikan penyertaan modal negara (PMN) yang sudah direncanakan, akan tetap berjalan meski ada putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan terkait pengalokasian anggaran atau hibah.
"Jadi payung hukumnya sudah jalan. Tinggal nanti paling untuk inbrengnya saja kami pasti mengeluarkan surat tambahan, jadi bukan berarti ini setop," kata Erick.
