Usut Kasus Indosurya Cs, Jokowi Beri 15 Kewenangan ke OJK
10. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/ atau dokumen.
11. Meminta keterangan dari lembaga jasa keuangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
12. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
13. Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan.
14. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
15. Menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, kasus gagal bayar di sektor jasa keuangan belakangan menjadi sorotan seperti yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang menyebabkan kerugian senilai Rp 106 triliun.
Kasus KSP Indosurya menurut Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebabkan kerugian senilai Rp 106 triliun dengan jumlah korban yang terlibat sebanyak 23.000 orang. Kerugian ini menjadi kasus penggelapan dana masyarakat yang tertinggi dalam sejarah.
Ironisnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bebas terdakwa pemilik KSP Indosurya, Henry Surya. Oleh sebab itu, pemerintah bergerak dengan lebih dulu mengajukan kasasi dan akan segera mengusulkan ke DPR untuk merevisi UU Koperasi.
