Danantara Siap Kelola Dividen Bank BUMN Rp 49,7 Triliun untuk Modal Investasi


Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mulai beroperasi pada akhir April 2025. Lembaga negara baru ini akan mengandalkan dividen dari bank milik negara senilai Rp 49,7 triliun sebagai modal awal.
"Dividen dari bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara kan hampir Rp 50 triliun. Kami harus konsolidasi di situ dulu," ujar Erick di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (23/4).
Erick belum merinci BUMN mana yang akan digunakan Danantara untuk berinvestasi, karena lembaga tersebut masih dalam tahap konsolidasi sepanjang April 2025.
Seluruh kegiatan merger BUMN pun dihentikan hingga proses konsolidasi Danantara selesai. Proses ini menjadi bagian penting dalam penyusunan strategi investasi dan operasional Danantara.
Meski baru beroperasi dan dalam tahap awal rekrutmen, Erick yakin Danantara akan menjalankan fungsinya dengan baik. "Kantor Danantara baru mulai beroperasi dan proses rekrutmen baru dilakukan. Saya yakin pegawai Danantara belum gajian saat ini," katanya.
Merger KAI dan INKA
Salah satu proses merger yang menunggu konsolidasi Danantara adalah penggabungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA). Menurut Erick, seluruh proses merger ini akan ditentukan berdasarkan pembagian BUMN antara Kementerian BUMN dan Danantara.
"Kegiatan merger ini bisa kami serahkan ke Danantara. Jadi program saya tidak bertanggung jawab pada, misalnya, 45 BUMN, tapi mungkin hanya 35 BUMN. Kami sedang berbenah lagi," ujarnya.
Saat ini, jumlah BUMN telah berkurang menjadi 47 unit dan ditargetkan menyusut menjadi 30 unit hingga akhir pemerintahan. Rencananya, KAI akan menjadi induk usaha setelah merger dengan INKA, guna menyelaraskan produksi sarana dan layanan transportasi kereta api.
Sinkronisasi serupa juga menjadi alasan Kementerian BUMN mengkaji merger di sektor pelayaran. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) direncanakan menjadi induk usaha yang membawahi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP).
“Kami dorong Pelni dan ASDP menjadi anak usaha Pelindo. Kalau pelabuhannya bagus, manajemen kapal Pelni akan lebih efisien, dan ASDP juga akan lebih teratur. Semua akan sinkron untuk logistik dan penumpang," kata Erick.