Pensiun Dini Garuda karena Utang Tiap Bulan Bertambah Rp 1 Triliun
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengambil langkah strategi menawarkan program pensiun dini untuk karyawannya. Pensiun dini Garuda ini karena jumlah utang perusahaan yang makin membengkak di tengah pengurangan jumlah armada hingga 50% di masa pandemi.
Dalam rekaman pernyataan kepada karyawan Garuda yang didapatkan Katadata.co.id, Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan, pendapatan yang dikantongi oleh maskapai milik pemerintah tersebut, tidak sebanding dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak di luar Garuda.
"Fakta yang ada, sampai hari ini utang kita itu sudah mencapai Rp 70 triliun dan setiap bulan kita akan menambah terus utang lebih dari Rp 1 triliun," kata Irfan kepada karyawan Garuda.
Irfan mengatakan, beberapa kewajiban yang harus dikeluarkan oleh Garuda di antaranya untuk sewa pesawat, perawatan (maintenance), biaya avtur, dan pegawai. Khusus biaya karyawan, jumlah pengeluarannya mencapai US$ 20 juta atau sekitar Rp 287 miliar per bulan. Berbagai beban biaya ini membuat arus kas perusahaan menjadi negatif.
Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa berlangsung terus sambil berharap jumlah penumpang kembali normal seperti pada saat sebelum adanya Covid-19.
Untuk itu, perusahaan harus melakukan restrukturisasi yang menyeluruh dengan berbasis pada jumlah pesawat yang akan digunakan oleh Garuda. Dengan melihat pergerakan jumlah penumpang saat ini, maka manajemen akan memangkas jumlah pesawat sekitar 50%.
"Kita punya 142 pesawat dan hitungan awal, dengan kita melihat pergerakan recovery ini, kita akan berjalan dengan jumlah pesawat tidak lebih dari 70," kata Irfan.
Sebagai gambaran, Irfan mengatakan saat ini Garuda hanya mengoperasikan sebanyak 41 armada pesawat. Bukan karena tidak mau menerbangkan, tapi sisa pesawat tidak boleh diterbangkan karena Garuda belum membayar sewa pesawat-pesawat tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Implikasi dari pengurangan jumlah pesawat yang signifikan tersebut, mempengaruhi infrastruktur dan jumlah pegawai di Garuda. Artinya, jumlah infrastruktur dan pegawai saat ini, tidak fit dengan jumlah pesawat yang hanya sekitar 70 armada tersebut.
"Tidak ada pilihan lain untuk eksekusi dan menjalankan sebuah aksi yang tidak disukai oleh siapapun, yaitu melakukan upaya-upaya menurunkan jumlah pegawai," kata Irfan.
Demi memulihkan kinerja perusahaan, Garuda pun menawarkan program pensiun yang dipercepat bagi karyawan yang memenuhi kriteria dan persyaratan keikutsertaan program tersebut.
Katadata.co.id menanyakan soal perkembangan terkait jumlah karyawan Garuda yang sudah setuju untuk program ini. Namun, Irfan belum bersedia memberikan komentarnya terlebih dahulu.
"Saya dan tim ingin fokus ke urusan pensiun dini ini yang sangat penting diputuskan oleh setiap pegawai untuk ikut atau tidak. Mereka kan saudara kami semua," kata Irfan kepada Katadata.co.id, Senin (24/5).
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Irfan kepada awak media beberapa hari yang lalu, ia mengatakan program pensiun dini ditawarkan kepada karyawan untuk membuat kinerja perusahaan lebih sehat dan adaptif. Hal ini demi menjawab tantangan bisnis di era new normal.
"Program pensiun ditawarkan secara sukarela. Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi," kata Irfan.
Irfan memastikan bahwa seluruh hak pegawai yang mengambil program pensiun dini akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, akan menyesuaikan pula dengan kebijakan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan perusahaan.
"Ini merupakan langkah berat yang harus ditempuh perusahaan. Namun opsi ini harus kami ambil untuk bertahan di tengah ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan yang belum menunjukan titik terangnya," ujar Irfan.
Pandemi Covid-19 membuat kinerja Garuda Indonesia terpuruk. Berdasarkan laporan keuangan terakhir yakni kuartal III 2020, Garuda harus menanggung kerugian senilai US$ 1,07 miliar atau setara Rp 15,34 triliun (asumsi kurs: Rp 14.280 per dolar).
Kinerja tersebut berbanding terbalik dengan kondisi kuartal III 2019, ketika Garuda mampu membukukan laba bersih US$ 122,42 juta atau Rp 1,74 triliun.
Penurunan kinerja maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut terjadi karena pendapatan usaha yang anjlok. Hingga akhir September 2020, Garuda hanya mampu mengantongi pendapatan senilai US$ 1,13 miliar, turun hingga 67,85% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu senilai US$ 3,54 miliar.
Pendapatan Garuda mayoritas masih didominasi dari penerbangan berjadwal, senilai US$ 917,28 juta pada triwulan III 2020. Masalahnya, pendapatan penerbangan berjadwal ini anjlok hingga 67,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 2,79 miliar.
