Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Tahun Ini Berpotensi Melambat jadi 4,7%
Sedangkan untuk mendorong wisatawan dalam negeri, pemerintah memberikan insentif bagi maskapai sebesar Rp 443,39 miliar. Insentif itu diberikan dalam bentuk diskon 30% untuk 25% dari total kursi pada setiap pesawat yang menuju sepuluh destinasi wisata.
Pemerintah juga tidak akan memungut pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi pariwisata tersebut selama enam bulan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah berupa hibah.
"Kami perkirakan Rp 3,3 triliun dari pajak daerah ini yang akan kami bayarkan agar daerah tidak memungut pajak hotel restoran," kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga akan mengalihkan dana alokasi khusus fisik pariwisata sebesar Rp 147 miliar dalam APBN menjadi hibah ke daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pariwisatanya.
(Baca: Pemerintah Percepat Peluncuran Kartu Prakerja di Tiga Provinsi)
Adapun, PT Pertamina akan memberikan insentif untuk avtur sebesar Rp 265,6 miliar selama tiga bulan. PT Angkasa Pura I dan II akan memberikan pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara atau PJP2U sebesar 256 miliar selama tiga bulan untuk 10 destinasi wisata.
Tak hanya di sektor pariwisata, pemerintah juga memberikan insentif fiskal lainnya, seperti penambahan uang sebesar Rp 50 ribu dalam kartu sembako. Dengan demikian, total uang yang bakal diberikan untuk 15,2 juta kelompok penerima manfaat kartu tersebut naik 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.
"Jadi akan dimulai Maret, mereka akan langsung mendapat kenaikan. Kami harap ini akan dorong konsumsi rumah tangga dan multiplier-nya terhadap perekonomian," kata dia.
Selain itu, terdapat insentif Rp 1,5 triliun untuk subsidi bunga dan uang muka di sektor perumahan. Pemerintah juga akan mempercepat peluncuran Kartu Pra-Kerja di tiga provinsi, yakni Sulawesi Utara, Bali, dan Kepulauan Riau menjadi Maret 2020.
