Kembali Jadi Menkeu, Ini Sederet Pekerjaan Rumah Sri Mulyani
Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menempati posisi menteri keuangan pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024. Ia dinilai sebagai kandidat yang paling tepat untuk kembali menjadi bendahara negara meski masih memiliki sederet pekerjaan rumah.
"Saya pribadi lebih baik Sri Mulyani menjadi menteri keuangan dibanding menko (perekonomian). Karena presiden pastinya akan sulit mencari sosok pengganti beliau di Kemenkeu," kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finances Enny Srihartati dalam diskusi mencermati kabinet Jokowi jilid II di Upnormal Coffee Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10).
Kementerian Keuangan, menurut dia, merupakan salah satu lembaga yang paling vital bagi negara. Kehadiran kembali Sri Mulyani dinilai memberikan sinyal bahwa tim ekonomi Jokowi bakal diisi oleh kalangan profesional.
Ia menjelaskan, Sri Mulyani selama ini dinilai mampu menjinakan para elite politik sehingga keuangan negara dapat terjaga dengan baik. Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, menurut dia, indeks transparasi keuangan negara meningkat.
(Baca: Sri Mulyani Lanjut Jadi Menteri Keuangan, Ada Banyak Permintaan Jokowi)
Sebelumnya, sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) merilis Survei Keterbukaan Anggaran 115 negara di 5 benua pada 2017. Adapun indeks keterbukaan anggaran Indonesia berada pada level 64 dari 100 poin.
Peringkat Indonesia ini dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu tingkat transparansi anggaran di level 64, partisipasi publik sebesar 22, dan pengawasan anggaran sebesar 85. Tingkat keterbukaan anggaran Indonesia pada 2017 mengalami peningkatan dibandingkan penelitian dua tahun sebelumnya yang sebesar 59 pada 2015. Sedangkan sebelumnya pada 2012 di level 62 poin, level 51 pada 2010, level 54 pada 2008, dan level 42 pada 2006.
"Ini menunjukkan suatu komitmen yang sudah mengalami perbaikan," ucap dia.
Meski begitu, Enny menilai masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang menjadi pekerjaan rumah bagi Sri Mulyani sebagai menkeu. Sri Mulyani, menurut dia, harus mampu menjaga kestabilan fiskal sekaligus memompa perekonomian di tengah kelesuan perekonomian global saat ini.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga dinilai perlu mendorong belanja pemerintah lebih produktif. Dengan demikian, perekonomian diharapkan bisa tumbuh lebih tinggi. Adapun, ia menilai, belanja pemerintah selama ini lebih banyak bersifat konsumtif.
"Ini yang berpotensi menyebabkan negara kita terus terjebak dalam middle income trap," ujarnya.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai Sri Mulyani memiliki kredibilitas yang cukup baik di pasar keuangan. Namun, ke depan, menurut dia, Sri Mulyani harus mampu bermanuver dalam menjaga kredibilitas anggaran sekaligus menggerakkan perekonomian di tengah global yang tengah lesu.
"Kebijakan anggaran selama ini cukup berhati-hati, defisit diturunkan, ini disukai investor. Tapi harus ada upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.
(Baca: Tetap Jadi Menteri Keuangan, Ini Profil Sri Mulyani)
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics Pieter Abdullah Redjalam menilai Sri Mulyani perlu mengubah pola kebijakannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Tanpa perubahan kebijakan, menurut dia, ekonomi Indonesia akan tetap terjebak dalam pertumbuhan 5%.
"Mimpi menjadi negara besar di tahun 2045 simpan aja di laci, kecuali jika Bu Sri Mulyani mengubah pola kebijakannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Yang kita butuhkan kebijakan countercyclical baik di moneter, fiskal maupun di sektor riil," ujar dia.
Ia meminta Sri Mulyani lebih berani mengeluarkan stimulus dalam mendorong perekonomian. Menurut dia, Sri Mulyani harus lebih berani melebarkan defisit dan menghadapi kritik atas terus bertambahnya utang pemerintah.
Pagi ini, Sri Mulyani menjadi orang pertama yang menyambangi istana negara. Usai keluar dari istana, ia pun mengatakan dirinya diminta presiden sebagai Menteri Keuangan periode 2019-2024. Dia menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tugas yang diembannya sejak 2016.
Sri Mulyani menyatakan akan membantu Jokowi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain itu, Jokowi juga meminta Sri Mulyani meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong investasi.
