Jokowi Minta Percepatan Investasi Industri Hilir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah pusat dan daerah memudahkan pengajuan investasi untuk industri hilir. Menurut dia, investasi industri yang berorientasi ekspor menjadi kunci pertumbuhah. Tapi Indonesia masih kalah dibandingkan negara lainnya di Asia Tenggara.

Jokowi menjelaskan komoditas ekspor masih bergantung pada produk bahan baku. "Hilirisasi dan industrialisasi masih kecil, padahal banyak turunan produk unggulan yang bisa kita dorong," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (12/3).

Menurut Jokowi, investasi dan ekspor Indonesia sudah tertinggal oleh Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Ia berharap Kamboja dan Laos tidak menyusul Indonesia. Alasannya, kekuatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Tanah Air jauh lebih beragam ketimbang negara-negara tersebut.

Karena itu, dia meminta kepada pemerintah daerah supaya memberikan izin untuk industri hilir secara cepat. "Misalnya ada investor yang mau memanfaatkan karet untuk jadi ban, beri izin. Kalau ada perusahaan petrokimia untuk substitusi izin, beri izin," ujar Jokowi.

(Baca: Pemerintah Upayakan Dongkrak Harga Karet untuk Para Petani)

Dia menekankan, jika investasi industri berorientasi ekspor serta substitusi impor meningkat, neraca perdagangan juga bakal lebih baik. Apalagi, saat ini ekonomi global yang tak menentu membuat kinerja ekspor dan impor jadi melambat.

Jokowi menyebutkan, indikator ekonomi sekarang sudah baik. Terbukti dari pertumbuhan dan inflasi yang terjaga. Kondisi tersebut harusnya mampu mendorong investasi. Apalagi, Indonesia menjadi urutan keempat destinasi investasi menarik dunia menurut survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemimpin perusahaan multinasional.

Namun, dia menyayangkan realisasi investasi tidak mencapai 10% dari calon penanam modal yang menyatakan ketertarikan. Dia mengatakan, harus ada evaluasi dan koreksi, serta pengawasan ketat supaya tingkat investasi meningkat. "Kita sudah tahu kunci supaya ekonomi tumbuh, harusnya kita bisa mencapai target yang tinggi," kata Jokowi.

Sementara itu, Kepala BKPM Thomas Lembong menekankan sistem Online Single Submission (OSS) berbarengan dengan perbaikan pelayanan serta percepatan perizinan. Upaya itu berdasarkan capaian investasi pada tahun 2018 yang mengalami perlambatan.

Thomas menyebutkan ada tiga penyebab investasi mengalami perlambatan. Pertama, perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok. Kedua, Bank Sentral AS menaikkan suku bunga empat kali dalam setahun. Terakhir, AS melakukan tax amnesty yang berdampak pada repatriasi. "Dolar itu pulang kampung ke AS," ujarnya.

(Baca: BKPM Buka Peluang Besar Investasi bagi Startup Digital)

Menurut Thomas, investasi mulai meningkat sejak akhir tahun 2019. Sehingga, dia yakin kesiapan sinergi pemerintah pusat dan daerah bakal membuat pertumbuhan investasi mencapai angka double digit.

BKPM juga meluncurkan sistem aplikasi untuk mengawal perizinan investasi di OSS. Sistem ini membuat setiap satuan tugas investasi di kementerian dan lembaga bakal bekerja cepat untuk memperbaiki iklim industri lebih menarik.

Program itu bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). Di dalamnya tersedia keamanan data dan skema arsip, beserta media sosial. "Kalau kita tidak meningkatkan diri, kita akan kalah dari negara lain yang sudah menuju ke sana," kata Thomas.

Realisasi investasi asing 2018

Dari grafik Databoks.co.id, pada 2018 realisasi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) yang masuk ke Indonesia sepanjang 2018 mencapai US$ 29,3 miliar atau setara Rp 392 triliun.