Sri Mulyani: Argumen Pemerintah Soal Rupiah Sesuai Fakta
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons pandangan umum berbagai fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kondisi makroekonomi Indonesia belakangan ini. Dia menegaskan, pemaparan pemerintah sesuai dengan fakta di lapangan.
Beberapa fraksi di DPR RI mengkritik sikap pemerintah dalam menyikapi fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Penjelasan pemerintah yang kerap mengkorelasikan dengan kondisi perekonomian di negara lain turut dipersoalkan.
(Baca juga: Menanti Reaksi Obat Penguat Rupiah Racikan Pemerintah)
Di dalam sejumlah kesempatan, pemerintah menyebutkan bahwa faktor eksternal yang menekan nilai tukar rupiah ialah tren penaikan suku bunga acuan bank sentral AS serta perang dagang antara AS dengan sejumlah negara. Hal ini memicu terjadi arus keluar dana asing (capital outflow) sehingga suplai valuta asing di dalam negeri menipis.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus menjaga kurs rupiah mencerminkan fundamental ekonomi. Pemaparan yang kerap menyeret situasi ekonomi negara lain lantaran memang demikian yang terjadi. Publik dinilai perlu memahami tidak hanya konteks internal tetapi juga eksternal.
"Mohon maaf kalau pemerintah suka membicarakan negara lain. Faktanya memang begitu," katanya di dalam rapat bersama DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9). (Baca juga: Perang Dagang hingga Krisis Argentina Menekan Rupiah Mendekati 14.900)
Sejumlah upaya stabilisasi rupiah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penguatan sektor industri yang potensial meningkatkan suplai devisa negara, seperti pariwisata. Langkah pengendalian impor juga ditempuh khususnya untuk barang-barang konsumsi.
Perbaikan iklim investasipun dilakukan guna menarik masuk modal asing sekaligus untuk memperbaiki neraca modal. "Sehingga, neraca pembayaran semakin kokoh, ini yang akan menopang stabilitas nilai tukar rupiah," kata menkeu.
Selain itu, basis investor di dalam negeripun diperkuat disertai dengan pendalaman pasar keuangan agar kestabilan nilai surat berharga pemerintah terjaga. Fungsi intermediasi yang melekat pada lembaga jasa keuangan juga diupayakan stabil.
Pada tataran internasional, pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) akan memanfaatkan kerja sama antarnegara untuk memperkuat instrumen second line of defense.
Adapun dari sisi DPR, Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih parah dibandingkan dengan negara lain. "Di Indonesia adalah yang terparah," katanya.
Dia mengakui, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mata uangnya melemah terhadap dolar AS. Kondisi serupa dialami sejumlah negara.Tapi, imbuhnya, negara lain tidak separah kejatuhan rupiah. "Apalagi semua komoditas kita menggunakan kurs dolar. Jadi, tidak bisa dibiarkan," ujar Bambang.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena mengeluhkan sikap pemerintah yang kerap menyalahkan faktor-faktor eksternal, seperti perang dagang di antara AS dengan Tiongkok. "Jangan sekali-kali menyalahkan masalah perang dagang, lalu Turki juga," katanya.
Menurut Michael, depresiasi nilai tukar rupiah pada 2015 masih dapat dimaklumi. Pasalnya, saat itu sedang terjadi pergantian tampuk kepemimpinan presiden dan wakilnya sehingga berbagai kebijakan juga mengalami penyesuaian.
