Jokowi Minta Bantuan Konglomerat, BI: Total Devisa Ekspor Sudah 90%
Permintaan tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan sekitar 40 konglomerat di Istana Bogor. Mereka memiliki usaha dari berbagai sektor yang berinvestasi besar dan orientasi ekspor. Di antaranya, tampak hadir dalam pertemuan selama 2,5 jam itu pemilik Grup Djarum R. Budi Hartono, bos Grup Indofood Anthoni Salim, pemilik Rajawali Group Peter Sondakh, dan bos Wings Group William Katuari.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah ini merupakan upaya antisipasi dalam menghadapi dinamika global. Dengan masuknya devisa hasil ekspor, penawaran dan permintaan valas bisa terjaga. “Ketersediaan valas cukup dan menjaga stabilitas rupiah,” kata Sri di kantornya, Jakarta.
Pemerintah akan terus memonitor jumlah konversi rupiah dan devisa yang masuk. Selain itu, ada upaya lain dalam meningkatkan valas. Misalnya, mendorong potensi ekspor di Indonesia, meningkatakan bauran biodiesel dengan kadar bahan bakar nabati 20 persen atau B20 untuk menekan impor minyak, dan menggairahkan pariwisata.
(Baca pula: Penerapan Biodiesel B20 Dapat Hemat Devisa Rp 79,2 Triliun Setahun).
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, mengutip Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa ada 15 persen selisih devisa yang seharusnya dikembalikan. Selisih itu bukan disembunyikan pengusaha di luar negeri, namun rata-rata untuk modal kerja serta pembayaran utang luar negeri.
Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012, seluruh devisa hasil ekspor wajib diterima melalui bank devisa yang melakukan kegiatan usaha dalam valas. Penerimaan devisa wajib dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
