Penerimaan Negara Naik, Sri Mulyani Puji Pegawai Pajak
Upaya petugas pajak terus membidik sumber-sumber pendapatan cukup membantu dalam meningkatkan penerimaan negara. Hasilnya terlihat pada semester pertama 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan perpajakan semester satu 2018 meningkat dibandingkan tahun lalu, yaitu tumbuh 14,3 persen. Pencapai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2017 sebesar 9,3 persen.
Kenaikan ini lebih baik jika disandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,1 persen dan inflasi 3,3 atau 3,2 persen. “Itu effort Direktorat Jenderal Pajak yang lebih tinggi dari kenaikan nominal GDP (gross domestic product),” kata Sri Mulyani dalam Seminar Perpajakan di, Jakarta, Rabu (7/11).
Secara detail, pencapaian tersebut disumbang Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar 14,9 persen. Perolehan ini lebih tinggi dari capaian lainnya karena tidak terkena dampak kenaikan harga minyak dan gas (migas). Sementara PPh migas sebesar 9 persen dipicu kenaikan harga migas. Sementara penerimaan Bea dan Cukai tumbuhan 16,7 persen.
Seementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat ditopang oleh sektor sumber daya alam (SDA). Hal ini seiring kenaikan harga komoditas dan kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara rinci, PNBP SDA sebesar 47,9 persen dan PNBP nonmigas 29 persen.
Menurut Sri Mulyani, peningkatan capaian tersebut didukung oleh peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun. Pada 10 tahun lalu, jumlah penduduk yang wajib membayar upeti ke negara tak lebih dari dua juta wajib pajak atau 33 persen dari total penduduk yang di atas 200 juta.
Saat ini, jumlah wajib pajak sudah mencapai 73 persen dari total penduduk. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut juga terdorong adanya upaya reformasi perpajakan. (Baca juga: Penerimaan Negara Tembus Rp 830 T, Sri Mulyani Ramal Target Terlampaui).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menekankan bahwa perpajakan merupakan tulang punggung negara. Sebab, kedaulatan negara dapat dijaga dan dijalankan melalui fungsi perpajakan. “Saya menggunakan istilah tulang punggung. Negara bisa memberikan banyak (fasilitas), maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 581,54 triliun sepanjang semester satu 2018. Jumlah itu setara 40,84 persen dari target sebesar Rp 1.424 triliun. Pencapaian itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar 39 persen.
Bila membandingkannya dengan periode yang sama tahun lalu, dengan memperhitungkan penerimaan dari program amnesti pajak, realisasi penerimaan pajak tersebut naik 13,96 persen. Namun, jika tanpa memperhitungkan penerimaan amnesti pajak, kenaikannya menyentuh 16,71 persen.
Secara rinci, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 67,9 triliun atau tumbuh 22,23 persen; PPh 22 impor Rp 27,02 triliun atau tumbuh 28 persen; dan PPh Orang Pribadi pasal 25/29 sebesar Rp 6,98 triliun atau tumbuh 20,06 persen.
Kemudian, PPh badan sebesar Rp 119,9 triliun atau tumbuh 23,9 persen dan PPh dalam negeri Rp 127,8 triliun atau tumbuh 9,1 persen. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor Rp 83,86 triliun tumbuh 24,3 persen.
Secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak paling tinggi terjadi pada pertambangan yaitu 79,71 persen, diikuti pertanian 34,25 persen, perdagangan 27,91 persen, dan industri pengolahan 12,64 persen. (Lihat pula: Tarif PPh UMKM 0,5% Berpotensi Gerus Penerimaan Negara Rp 2,5 Triliun).
Sementara itu, sektor penyumbang penerimaan terbesar yaitu industri pengolahan dan perdagangan dengan kontribusi masing-masing yaitu 30,31 persen dan 20,6 persen. Sementara itu, kontribusi sektor pertambangan tercatat 7,2 persen.
