Prabowo Ingin Genjot Rasio Penerimaan Negara RI Setara Kamboja dan Vietnam
Ringkasan
- Peraturan Menteri Keuangan terbaru membebaskan PPnBM 100% untuk impor dan penyerahan kendaraan listrik roda empat pada tahun 2025, demi mendukung program kendaraan listrik di Indonesia.
- Insentif ini berlaku untuk kendaraan listrik berbasis baterai dalam keadaan utuh atau terurai lengkap, namun pengusaha harus memenuhi persyaratan administrasi.
- Pelanggaran terkait administrasi pajak, seperti tidak memiliki surat persetujuan, ketidaksesuaian masa pajak, dan kelalaian administrasi, dapat dikenakan sanksi.
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto ingin menggenjot rasio penerimaan negara di Indonesia setara dua negara ASEAN seperti Kamboja dan Vietnam. Rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB saat ini hanya berada di kisaran 12%, di bawah Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo telah memberikan tugas khusus kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk mengejar target itu.
“Ada satu hal baru, ada program peningkatan rasio penerimaan pajak. Rasio ini kita akan segera ditingkatkan. Program ini dipimpin Pak Anggito Abimanyu,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).
Hashim mengatakan, kenaikan rasio penerimaan negara ini bukan hal yang mustahil. Menurut dia, Bank Dunia menilai, rasio pajak Indonesia sangat mungkin setara dengan Kamboja.
“Saya sudah ketemu Bank Dunia tujuh kali. Mereka katakan itu sangat mungkin.” ujar Hashim.
Menurut dia, rasio penerimaan negara yangbaru mencapai 12,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan kinerja yang cukup rendah.
Potensi Shadow Economy
Hashim mengungkapkan, pemerintah akan mengincar potensi dari shadow economy dalam meningkatkan rasio penerimaan negara. Shadow economy merupakan aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap penghitungan produk nasional bruto dan PDB, tetapi penghitungannya belum terdaftar dan tercatat.
Hashim mengatakan, Bank Dunia memperkirakan potensi ekonomi abu-abu di Indonesia ini bisa mencapai 25% hingga 30% dari PDB. Menurutnya, hal itu berarti masih banyak potensi yang bisa digali dari ekonomi bayangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Berdasarkan penghitungan Hashim, penambahan penerimaan negara bisa mencapai Rp 900 triliun per tahun jika pemerintah memaksimalkan shadow economy. “Ini berarti kita tidak bakal defisit lagi tapi kita harus dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak ada kebocoran dan sebagainya,” ucap Hashim
Anggito sebelumnya sempat menyoroti potensi pajak baru yang bisa digali dari para pelaku shadow economy. Hal ini karena sumber pajak dari shadow economy ini bisa beragam.
Anggito mencontohkan praktik shadow economy ini bisa berkaitan dengan penghasilan dari judi online (judol) dan juga game online. Sebab aktivitas ekonomi ini belum dikenakan pajak penghasilan (PPh).
"Sudah enggak bayar, sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh mestinya," kata Anggito dalam acara Rapat Terbuka Senat: Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, dikutip Selasa (29/10).
Meski begitu, Anggito menggarisbawahi bahwa tidak memungkinkan seseorang melaporkan penghasilannya yang berasal dari judi. Sementara pemain game online hanya memiliki penghasilan jika berhasil memenangkan pertandingan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
