Kurs Rupiah Tersandera Dana Asing, Bunga Acuan Bisa Jadi Obat Mujarab?
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut modal asing mulai kembali masuk ke pasar saham dan obligasi sejak Kamis (24/5). Total arus masuk telah mencapai Rp 13 triliun. “Inflow mulai masuk terutama ke SBN. Dan itu menambah pasokan di pasar valas,” kata dia saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR, Selasa (5/6).
Gejolak Nilai Tukar Rupiah Terus Membayangi
Risiko gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bakal terus membayangi. Persoalannya, Indonesia, seperti tiga negara Asia Pasifik lain yang mata uangnya terpukul paling dalam, mengalami persoalan sama: defisit transaksi berjalan (current account defisit). Kondisi defisit menunjukkan ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan valuta asing (valas) dari perdagangan internasional suatu negara.
Selama ini, Indonesia terbantu oleh pasokan valas dari arus masuk modal asing ke pasar keuangan domestik untuk menambal defisit tersebut. Tak ayal, setiap kali ada arus keluar yang cukup besar, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergejolak, demikian juga tampak pada awal tahun ini.
Pada kuartal I 2018 lalu, defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat sebesar US$ 5,5 miliar. Nominal tersebut dua kali lipat defisit pada kuartal I 2017. Penyebabnya, pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sementara itu, imbas arus keluar dana asing dari pasar modal, surplus transaksi modal dan finansial tercatat hanya sebesar US$ 1,9 miliar atau yang terendah dalam lebih dari dua tahun belakangan.
Adapun perbaikan transaksi berjalan tidak bisa dalam tempo singkat. Di satu sisi, pertumbuhan impor, seperti dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebetulnya bukan hal buruk. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), impor yang melonjak tersebut kebanyakan berupa barang modal dan bahan baku untuk industri yang baik bagi perekonomian.
Di sisi lain, perbaikan kinerja ekspor masih jadi peer pemerintah. Persoalan ini bahkan sempat membuat Presiden Joko Widodo geram. Selepas melawat negara-negara Asia Selatan pada Januari tahun ini, Presiden Joko Widodo menegur Menteri Perdagangan saat rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara. Ia mempertanyakan banyaknya destinasi ekspor potensial yang belum digarap Indonesia.
(Baca juga: Luput Garap Ekspor ke Pakistan dan Bangladesh, Jokowi Tegur Kemendag)
Menanggapi teguran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut koordinasi dan sinergi yang lemah antarkementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda) jadi penyebab sulitnya menggenjot ekspor.
"Semua kerja keras kayaknya. Semuanya kayaknya kerja luar biasa banyak, tapi hasilnya lebih kecil dari (kerja keras) masing-masing. Itu berarti kami kerja keras habis di dalam kerjanya itu sendiri, bukan mencapai tujuannya. Inilah yang disebut dari kelemahan koordinasi dan sinergi," kata dia dalam suatu acara di Hotel Borobudur, Jakarta, awal Februari lalu.
Lantaran perbaikan defisit transaksi berjalan tak mungkin instan, modal asing di pasar keuangan domestik terus menjadi semacam buah simalakama. Di satu sisi, Indonesia membutuhkannya untuk menambal defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, besarnya modal asing tersebut menjadi faktor risiko bagi ekonomi Indonesia.
(Baca juga: Jaga Rupiah, Pemerintah Perlu Perpanjang Masa Tahan Obligasi Negara)
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per 31 Mei 2018, kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp 833,31 triliun atau 38,15% terhadap total SBN yang bisa diperdagangkan. Nominal tersebut susut Rp 46,89 triliun dari posisi tertingginya sepanjang tahun ini yang sebesar Rp 880,2 triliun atau 41% terhadap total SBN yang dapat diperdagangkan.
Adapun dari jumlah tersebut, dana yang cenderung stabil yaitu sebesar Rp 144-148 triliunan lantaran dipegang oleh bank sentral maupun pemerintah negara lain.
