Anggaran Pertahanan Naik Rp 25,5 Triliun untuk Persiapan Pilpres
Pemerintah menambah anggaran pertahanan sebesar Rp 25,5 triliun dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Penambahan di antaranya untuk mendukung keamanan jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Dengan penambahan tersebut, anggaran Kementerian dan Lembaga menjadi Rp 839,6 triliun.
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran Rp 839,6 triliun tersebut sebetulnya hampir sama dengan rencana awal di nota keuangan. Namun, anggaran tersebut sempat diturunkan karena Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan anggaran yang lebih rendah.
Sekarang ini, penambahan kembali anggaran pertahanan dilakukan karena target penerimaan negara juga naik. "Sebenarnya (anggaran Kemenhan) ini mengembalikan lagi ke level yang hampir sama (di nota keuangan)," ujar dia usai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (4/10).
Adapun anggaran pertahanan dialokasikan untuk Polri, Tentara Negara Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). (Baca juga: Bahas Senjata Impor, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri, dan BIN)
Selain menaikkan anggaran pertahanan, pemerintah juga menaikkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 5,1 triliun menjadi Rp 766,2 triliun. Namun, belanja non kementerian dan lembaga turun Rp 14,3 triliun menjadi Rp 614,9 triliun. Dengan demikian, secara total, anggaran belanja naik Rp 16,3 triliun. (Baca juga: Asumsi Makro 2018 Berubah, Target Penerimaan Naik Rp 16 Triliun)
Sri Mulyani memaparkan, penambahan anggaran akan dialokasikan di antaranya untuk mendukung alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI jelang Pilpres 2019. Lalu, membantu kebutuhan dana pembangunan beberapa gedung dan sistem informasi di Kejaksaan, dan untuk anggaran counter inteligence BIN.
Ia pun memandang alasan kenaikan anggaran pertahanan realistis mengingat ada perubahan geopolitik dan perubahan teknologi informasi. Namun, kenaikan tersebut belum final lantaran masih harus dibahas dengan panitia kerja DPR.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran yang lebih tinggi untuk kegiatan pertahanan memang biasa terjadi jelang Pilpres. Untuk TNI, misalnya, perlu ada tambahan alutsista dalam rangka membantu Polri menjaga ketahanan dan keamanan negara di dalam negeri.
