IHSG Naik, Darmin Yakin Investor Tak Terganggu Pilkada Jakarta

Desy Setyowati
18 April 2017, 18:07
Bursa saham
ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa
Penampilan penyanyi Raisa saat Stock Sound penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 31 Maret 2017

(Baca: Gara-Gara OJK Libur Saat Pilkada Jakarta, Bursa Saham Ikut Tutup)

Padahal, sebelumnya Tito sempat menyatakan bursa saham tidak libur lantaran Bank Indonesia (BI) tetap melayani kliring pada saat Pilkada. Bursa saham tetap buka untuk memfasilitasi para investor yang tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi dari seluruh Indonesia dan dunia. “Harus tetap difasilitasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumpulkan Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) kemarin. Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden memerintahkan seluruh aparat negara, baik TNI dan Polri, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

Karena itu, Jokowi meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan kondisi Jakarta selama berlangsungnya pilkada. “Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan dan tanpa intimidasi dari pihak mana pun," katanya. Presiden juga yakin proses demokrasi tersebut akan berjalan lancar, bersih, dan tertib.

(Baca: Polisi Akan Proses Hukum Mobilisasi Massa Saat Pilkada Jakarta)

Demi menjaga keamanan, Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan maklumat bersama. Maklumat itu memuat larangan mobilisasi massa saat hari pemungutan suara Pilkada Jakarta karena dapat mengintimidasi secara fisik dan psikis.

"Demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif," tulis maklumat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, yang dikeluarkan Senin (17/4). Jika larangan itu tidak diindahkan, kepolisian mengancam akan melakukan proses hukum.

Sebelumnya, memang ada rencana sekelompok masyarakat menggelar gerakan "Tamasya Al Maidah", yaitu mengajak masyarakat untuk mendatangi dan mengamankan proses pemungutan suara di TPS-TPS.

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...