Jokowi Belum Puas dengan Kenaikan Peringkat Kemudahan Usaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik peringkat EODB Indonesia yang naik. Meski kenaikannya belum sesuai harapan, tapi hal ini tidak lepas dari program reformasi pemerintah mengenai kemudahan berinvestasi.
"Itu bagus, karena perizinan dan berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah," ujar Sri usai Sidang Paripurna penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (26/10).
Kenaikan peringkat ini, kata Sri, menunjukkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hasil ini juga memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk terus berupaya dalam memberikan kemudahan bagi investasi. Harapannya agar semakin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia, sehingga perekonomian bisa tumbuh di atas 5 persen.
Seperti diketahui, Selasa (25/10) kemarin World Bank merilis laporan tahunannya Doing Business 2017. Dalam laporan tersebut Bank Dunia Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 91 dunia dalam soal kemudahan berbisnis. Posisi ini naik 15 peringkat dibandingkan pencapaian tahun lalu yang berada di posisi 106.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan penilaian kemudahan usaha ini diukur dari beberapa hal. Indikatornya adalah kemudahan memulai usaha, memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. Di Indonesia, Bank Dunia mengukur indikator-indikator tersebut di dua kota, yaitu Surabaya dan Jakarta.
“Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya. (Baca: Pemerintah Klaim Peringkat Kemudahan Usaha Naik ke Posisi 53)
Meski iklim usaha di Indonesia membaik, Rodrigo mengingatkan masih ada sederet hal yang perlu diperbaiki. Pemerintah masih harus menyederhanakan berbagai prosedur bisnis, mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, serta perbaikan dalam pendaftaran properti dan implementasi kontrak.
