Anggaran 15 Kementerian Ini Dipangkas Paling Besar
Pemerintah memutuskan memotong kembali belanja negara Rp 137,6 triliun. Sebagian di pangkas dari pos pengeluaran kementerian dan lembaga, sisanya dari dana alokasi daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Pertahanan berada di urutan paling atas dari 15 kementerian dan lembaga yang nilai pemangkasannya paling besar, yakni Rp 7,3 triliun. Di posisi dua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang anggarannya dipangkas Rp 6,9 triliun. Sementara Kementerian Pertanian di tangga selanjutnya dengan nilai pengurangan Rp 5,9 triliun.
Secara total, pemotongan anggaran 15 kementerian dan lembaga mencapai Rp 64,7 triliun dari total pengurangan Rp 137,6 triliun. “Dari 15 itu termasuk kami (Kemenkeu) dipotong Rp 3,5 triliun,” kata Sri saat rapat dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016. (Baca: Pajak Bisa Meleset 19 Persen, Anggaran Terancam Dipangkas Lagi).
Menurutnya, penghematan yang dilakukan berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Pemilihan pos sunat dilakukan tidak asal-asalan, yakni menggunakan semacam ketegori penyaring (filter).
Beberapa filter tersebut antara lain penghematan tidak boleh menyasar gaji dan tunjangan. Lalu, tidak dapat dilakukan pada dana bantuan sosial serta program yang berorientasi pada masyarakat miskin. Kemudian pengeluaran pemerintah yang tidak dapat dilakukan pada program yang telah masuk kontrak.
Beberapa perjalanan dinas yang memang bukan tupoksinya, paket meeting, belanja honorarium, atau iklan itu kalau bisa dipotong ya dipotong," katanya. Nantinya ada Instruksi Presiden bagi kementerian dan lembaga untuk melakukan self blocking anggaran.
Selain empat kementerian tadi, pemotongan 15 terbesar anggaran selanjutnya terjadi pada Kementerian Kesehatan Rp 5,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 4,7 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 3,9 triliun. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan disunat Rp 3 triliun. (Baca: Kemenhub Siapkan Pemotongan Anggaran Hingga Rp 3,5 Triliun).
Di luar itu, anggaran Kepolisian RI dikurangi Rp 2,9 triliun, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp 2 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 1,6 triliun, serta Kementerian Agama Rp 1,4 triliun. Sisanya, ada Kementerian Riset dan Teknologi / Pendidikan Tinggi Rp 1,3 triliun, Kementerian Sosial Rp 943,4 miliar, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 871,7 miliar.
Sementara itu, penghematan pada transfer ke daerah sebesar Rp 70,1 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp 40,3 triliun Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp 29,8 triliun. (Baca: Dana Desa Berkurang, Pemangkasan Anggaran Naik Jadi Rp 133,7 Triliun).
Sri Mulyani memastikan penghematan hanya dilakukan pada dana yang tidak terserap atau memiliki estimasi harga terlalu tinggi. “Contoh DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan masih tinggi sementara dana itu tidak menghitung jumlah gurunya. Itu pelajaran bagi kita semua,” katanya.
Penghematan dilakukan karena target penerimaan pajak mengalami shortfall (jurang penerimaan dan target) sebesar Rp 218 triliun. Apalagi kondisi ekonomi dunia diperkirakan belum membaik. (Baca: Langkah Cepat Sri Mulyani Membenahi Anggaran Negara).
