Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani mengkritik postur anggaran negara 2016 yang tidak kredibel. Target penerimaan perpajakan dianggap terlalu ambisius. Beban bersambung di tahun depan.
Sri Mulyani
Arief Kamaludin | Katadata

Tak perlu waktu lama bagi perempuan ini menjadi bintang Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, terutama dalam mengurus keuangan negara. Belum genap sepekan menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani berencana merombak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Kepada Presiden, dalam sidang kabinet paripurna, Sri Mulyani mengungkapkan hendak memangkas belanja negara seratusan triliun rupiah. Langkah tersebut guna menekan defisit anggaran agar tidak terlalu melebar melewati batas maksimal tiga persen. (Baca: Tujuh Jenis Belanja Kementerian Dipangkas Rp 65 Triliun).

Pertimbangannya, realisasi perpajakan tahun ini diperkirakan minus Rp 219 triliun dari target Rp 1.784,2 triliun. Menurut Sri, strategi ini akan menjaga kredibilitas APBN sehingga dana belanja perlu disunat Rp 133,8 triliun: Rp 65 triliun jatah kementerian dan lembaga, dan Rp 68,8 triliun dari alokasi transfer ke daerah.

Atas rencana tersebut, peserta sidang mengapresiasinya. “Ibu Menkeu baru bekerja enam hari, tapi sudah menghasilkan banyak hal,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. “Secara prinsip, sepenuhnya disetujui oleh Presiden dan Wakil Presiden.”

Pandangan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebenarnya sudah terlihat begitu didapuk menjadi menteri keuangan. Dia menilai target penerimaan negara cukup ambisius, terutama dari pajak yang dipatokRp 1.539 triliun. Sri menyebutnya sebagai angka yang tidak realistis.

Dalam hitungannya, penerimaan pajak kemungkinan hanya menyentuh Rp 1.320 triliun. Itu pun bila memasukan tarif tebusan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty sukses meraup Rp 165 triliun. (Baca: Darmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih Berat).

Rapat Kabinet
Rapat Kabinet (Laily - Biro Pers Setpres)

Karena itulah Sri menguslkan pemangkasan ulang, kebijakan yang pernah diambil Bambang Brodjonegoro -menteri keuangan sebelumnya- dengan memotong Rp 50 triliun belanja negara dalam APBN Perubahan 2016. “Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi,” kata Sri. 

Secara terbuka, Presiden Jokowi merestuinya. Usai sosialisasi pengampunan pajak di Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Senin, 8 Agustus 2016, dia mengakui asumsi penerimaan pajak tahun ini kurang berpijak pada perkembangan termutakhir. Di tengah ekonomi global yang masih lesu, hampir semua negara terguncang, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, ada negara yang pertumbuhannya minus.

Karena itulah International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan dunia dari 3,2 menjadi 3,1 persen. Begitu juga dengan proyeksi tahun depan, dari 3,3 - 3,4 persen menjadi 3,2 persen. Sementara Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri dari 5 - 5,4 persen menjadi 4,9 - 5,3 persen tahun ini.

Dipangkas Lagi, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global
Dipangkas Lagi, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (Katadata)

“Kalau dihitung lagi, kami perkirakan tidak mungkin target terkejar. Harus realistis. Apa yang dilakukan Bu Menkeu itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi. Saya setujui,” ujarnya. (Baca: Menkeu: Penerimaan Pajak 2017 Hanya Bertambah Rp 30 Triliun).

Agar tak mengganggu roda ekonomi, anggaran belanja kementerian dan lembaga dipangkas terutama yang terkait biaya operasional dan perjalanan dinas. Di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah menyisir pengeluaran yang dapat dihemat.

Karena itu, dalam menghitung keuangan negara tahun depan, Sri Mulyan tak gegabah menetapkan target tinggi. Misalnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, penerimaan perpajakan hanya dipatok Rp 1.495,9 triliun.

Bila dibandingkan target APBNP 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun, angka tersebut lebih rendah Rp 43,3 triliun. Tetapi bila disandingkan dengan proyeksi penerimaan 2016 yang hanya Rp 1.320,2 triliun, jelas target RAPBN 2017 lebih tinggi.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) ini, pemerintah tidak menjadikan APBNP 2016 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2017 karena karena tidak realistis dari sisi ekapektasi penerimaan. “Bahkan walau sudah memasukkan penerimaan tax amnesty Rp 165 triliun,” kata Sri dalam penjelasan ke publik setelah pembacaan Nota Keuangan Negara, sehari sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia. (Lihat pula: Anggaran Dipotong, BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi).

Pernyataan itu seakan menguliti tidak kredibelnya perhitungan angaran tahun ini yang dimotori Kementerian Keuangan sewaktu dikendalikan Bambang Brodjonegoro. Dia menyampaikan tanpa tedeng aling-aling di depan juniornya itu yang bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain Bambang, hadir pula Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sri menyatakan target perpajakan tersebut seiring berkurangnya pendapatan negara yang dibidik hanya Rp 1.737,6 triliun, lebih rendah dari target Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Perubahan 2016 senilai Rp 1.786,2 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun ditaksir Rp 240,4 triliun, lebih kecil dari tahun ini sebesar Rp 245,1 triliun.

Grafik: Penerimaan Sektor Perpajakan Indonesia
Penerimaan Sektor Perpajakan Indonesia (Sumber: Databoks)

Pandangan tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Jokowi kepada anggota DPR/MPR. “Meski menghadapi tantangan cukup berat dengan rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, PNBP di 2017 ditargetkan Rp 240,4 triliun,” kata Jokowi. (Baca: Pajak Bisa Meleset 19 Persen, Anggaran Terancam Dipangkas Lagi).

Di sini, pemerintah merancang strategi kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Untuk mencapai hal ini, penerimaan negara dibuat lebih pasti dan memberi momentum bagi bisnis untuk berkembang.

Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan, antara lain dengan implementasi kebijakan amnesti pajak mulai tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

Kebijakan perpajakan pun diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, dan daya saing industri nasional. Misalnya, melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Target Penerimaan Negara RAPBN 2017 (Rp Triliun)

 

2016

RAPBN 2017

APBN

APBN-P

Pendapatan Negara

1.822,5

1.786,2

1.737,6

Penerimaan Perpajakan

1.548,7

1.539,2

 1.495,9

PNBP

-

245,1

240,4

Walau sudah memperhatikan banyak faktor, dua hari kemudian Sri Mulyani mengakui rancangan anggaran 2017 sebenarnya masih belum sehat. Hal ini dipicu oleh keseimbangan primer yang defisit hingga Rp 111,4 triliun.

Keseimbangan primer merupakan selisih pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Bila nilai pendapatan lebih besar maka keseimbangan primer akan positif. Sebaliknya, utang yang lebih besar akan membuat keseimbangan primer menjadi merah. Artinya, sudah tidak tersedia dana untuk membayar utang atau bunganya.

Tahun depan, kondisi tersebut masih terjadi. Karenanya, Sri Mulyani meminta segenap pemangku kebijakan harus mengelola APBN dengan hati-hati. “RAPBN ini sebenarnya kurang sehat, harus berhati-hati,” ujarnya. (Baca: Defisit 2017 Meningkat, Pemerintah Bersiap Kembali Ijon Utang).

Salah satu jalan keluarnya, pemerintah memiliki opsi menarik utang baru untuk membayar bunga utang. Sebab, kata Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, tahun depan penting untuk membawa posisi keseimbangan primer mendekati 0 atau positif.

Grafik: Utang Luar Negeri Indonesia 2004-2016
Utang Luar Negeri Indonesia 2004-2016 (Sumber: Databoks)

Dalam teori arah kebijakan fiskal, ada tiga pilihan yang tersedia bagi pemerintah: netral, konstraktif, dan ekspansif. Dua tahun terakhir pemerintah menjatuhkan pada jalur ekspansif yang terlihat dari belanja negara yang melonjak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketika investasi dan perdagangan sulit diandalkan.

Di sini peran pemerintah menjadi sangat sentral. Sebagian sumber dana pembangunan berasal dari pinjaman.

Namun, sebagaimana telah dipagari oleh Sri Mulyani, dia pun menegaskan defisit ada batasnya. Cara merumuskan APBN akan menentukan kredibilitas pemerintah. Karena itu mesti berhati-hati untuk menuju postur yang ideal. (Baca: Perkuat Stimulus Fiskal, Pemerintah Turunkan Target Pajak 2017).

Lalu, angka-angka inilah yang kemudian dikeluarkan dalam RAPBN 2017. Total belanja Rp 2.070,5 triliun dan penerimaan negara Rp 1.737,6 triliun. Sehingga, defisit anggaran yang tercipta Rp 332,8 triliun, 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto.