Bantu Atasi Anggaran Seret, Bank Dunia Beri Utang Rp 5,4 Triliun

Pemerintah mendapatkan kucuran pinjaman senilai US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,4 triliun dari Bank Dunia. Hal itu terkait dengan program pinjaman reformasi fiskal kebijakan pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) tahap pertama yang dinisiasi oleh Bank Dunia. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan, kedua tujuan itu merupakan komponen penting untuk mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan di Indonesia. Jadi, melalui pinjaman tersebut dapat mendukung upaya pemerintah mencapai reformasi kebijakan dan  meningkatkan pendapatan belanja negara.

Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia termasuk yang terendah. Yakni hanya 13,1 persen pada tahun lalu. Begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB hanya sebesar 10,8 persen. Menurut Chaves, realisasi ini hanya setengah dari potensi pajak yang seharusnya diterima pemerintah Indonesia.

Tak heran, minimnya penerimaan negara ini mempengaruhi belanja pemerintah sehingga kurang mampu menopang rencana pembangunan Indonesia. Pada 2014, Bank Dunia mencatat belanja pemerintah hanya sekitar 16,9 persen dari PDB. Rasionya lebih kecil dibandingkan rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia sebesar 28 persen.

(Baca: S&P Tak Naikkan Rating Indonesia, Rupiah Tembus 13.700 per Dolar)

Bank Dunia melihat kondisi tersebut berimbas pada kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur.

Ujung-ujungnya, mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mengurangi belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

“Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” ujar Rodrigo dalam siaran pers Bank Dunia, Rabu sore (1/6).

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menambahkan, dukungan Bank Dunia terhadap reformasi fiskal dalam bentuk kucuran pinjaman tersebut sangatlah penting. Sebab, dia mengakui, tidak mudah memungut pajak di tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini. “Butuh usaha yang lebih intensif, jelas, dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi,” ujarnya.

(Baca: Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 Persen)

Atas dasar itulah, Bank Dunia sepakat memberikan pinjaman yang berpijak pada reformasi fiskal dan didukung oleh program lainnya terkait manajemen keuangan publik. Apalagi, reformasi fiskal harus dilakukan karena berkurangnya pendapatan negara akibat jatuhnya harga komoditas. “Reformasi ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi,” kata Diop.

Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop (Arief Kamaludin | Katadata)

Sekadar informasi, per 8 Mei lalu, penerimaan negara baru sekitar Rp 419,2 triliun atau 23 persen dari target tahun ini Rp 1.822,5 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak -di luar bea dan cukai- sekitar Rp 272 triliun atau 20 persen dari target pajak Rp 1.360,2 triliun.(Baca: APBN Dipotong Rp 50 T, Jokowi Mau Pangkas Lagi Dana Kementerian)

Alhasil, pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Sumber pembiayaan defisit tentu saja salah satunya dari utang atau pinjaman luar negeri.

(Baca: Pemerintah Rajin Rilis Obligasi, Rasio Utang Naik Jadi 36,5 Persen)

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pusat per akhir April lalu sebesar Rp 3.279,28 triliun. Jumlahnya bertambah 5,8 persen dibandingkan akhir 2015.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) mencatat, total utang luar negeri (ULN) per akhir Maret lalu mencapai US$ 316 miliar atau setara Rp 4.234,4 triliun, naik 1,9 persen dibandingkan akhir 2015. Alhasil, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 36,5 persen.