IMF: Ekonomi Akan Stagnan Akibat Tumpukan Utang
Kondisi itulah yang akan semakin mempersulit pemulihan ekonomi sehingga pertumbuhannya akan terus stagnan dalam waktu yang lama. “Itu akan menempatkan tekanan perlambatan lebih lanjut pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), dan menjadi spiral yang semestinya dihindari,” kata Vitor seperti dikutip Bloomberg, Kamis (14/4).
(Baca: Anggaran Kementerian Dipangkas, Pemerintah Hemat Rp 50,6 Triliun)
Karena itulah, IMF mendesak pemerintah untuk menyiasati postur anggaran negaranya masing-masing dengan meningkatkan belanja atau memotong pajak. Tujuannya agar permintaan masyarakat meningkat. Langkah mendorong penawaran dan permintaan ini penting untuk memacu ekonomi tumbuh lebih cepat. Jepang misalnya, harus menyediakan stimulus fiskal yang cukup untuk mengimbangi rencana pemerintahnya menaikan pajak konsumsi. Sedangkan Uni Eropa memperlonggar aturan defisitnya, sehingga memungkinkan adanya tambahan pengeluaran.
“Hasil kajian kami, risiko berada pada titik yang lebih besar dibandingkan enam bulan atau setahun lalu. Kami melihat, perkembangan global saat ini dalam keadaan siaga,” kata Vitor. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam konferensi pers bertajuk “Too Slow for Too Long”, IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini menjadi 3,2 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,4 persen. Sedangkan perekonomian tahun depan diprediksi akan tumbuh 3,5 persen.
(Baca: Menteri Keuangan Tolak Perbesar Defisit Anggaran)
Di Indonesia, defisit anggaran tahun ini diperkirakan membengkak dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Penyebab utamanya adalah penurunan harga minyak dunia sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam turun sebesar Rp 70 triliun. Begitu juga dengan Pajak Penghasilan sektor minyak dan gas (PPh migas) diproyeksikan turun Rp 17 triliun, menjadi Rp 25,1 triliun. Seretnya penerimaan negara menyebabkan pemerintah memotong belanja dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 50,6 triliun.
