Pemerintah Akan Dapat 2,5 Persen dari Keuntungan Pelabuhan
Fee konsesi dari total 112 pelabuhan di seluruh Indonesia akan masuk dalam Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan dari sektor laut. Iuran ini dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan cukup agresif meningkatkan PNBP, dengan target empat kali lipat pada 2019.
Tahun ini kementerian menargetkan PNBP sebesar Rp 3,2 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 800 miliar. Untuk tahun depan, targetnya setoran PNBP Kementerian Perhubungan mencapai Rp 9,5 triliun. Sumbangan paling besar akan didapat dari sektor perhubungan laut.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit mengatakan pihaknya menargetkan PNBP dari perhubungan laut sebesar Rp 5 triliun tahun depan. Iuran konsesi ini setidaknya bisa menyumbang 40 persen atau Rp 2 triliun dari target tersebut.
“Tahun depan, kami akan memungut iuran tersebut, sambil menunggu review BPKP. (Tarifnya sekarang 2,5 persen selama tiga puluh taun) kalau kelebihan hitung nanti jadi piutang. Kalau kurang, berarti utang,” ujarnya kepada Katadata.
Direktur Utama Pelindo III Jarwo Suryanto mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan iuran konsesi ini. Dia mengakui akan ada pendapatan perseroan yang berkurang dari iuran ini. Namun, hal tersebut tidak akan sampai mengganggu pelayanan kepelabuhan.
"Kami punya banyak cara untuk meningkatkan pelayanan, jadi tidak masalah," kata Jarwo.
