Dwelling Time Pelabuhan Lambat, Pelindo II Salahkan Kemenhub
Nantinya, setelah permohonan disetujui importir dapat segera mengurus dokumen clearance dari instansi terkait seperti Ditjen Bea Cukai dan karantina. Setelah kapal merapat Pelindo langsung melaksanakan bongkar muat kontainer ke lapangan. Jangka waktu maksimal kontainer diinapkan sendiri hanya tiga hari, tergantung dari lamanya importir mengurus clearance.
“Approval dari kami hanya hitungan menit, kami juga hanya pelaksana bongkar muat saja. Semua kalau ada post clearance rampung,” kata Sofyan. (Lihat Ekonografik: Bongkar-Muat Lama, Salah Siapa?)
Sekretaris Perusahaan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Hambar Wiyadi memberitahu, kelambanan dalam memberikan pelayanan port net disebabkan lemahnya database yang dimiliki Kemenhub.
“Kami (Pelindo II) punya ribuan database kapal yang merapat, Bea Cukai juga punya database tanda pengenal impor. Kami tahu Kemenhub tidak memiliki database tersebut ketika seluruh Pelindo rapat dengan Kemenhub," kata Hambar. (Baca: Pengusaha Penyebab Lamanya Bongkar-Muat di Tanjung Priok)
Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby Mamahit membantah pihaknya terlibat dalam lamanya dwelling time. Dia menjelaskan perizinan yang diberikan otoritas pelabuhan dan syahbandar hanyalah hal-hal teknis terkait izin sandar dan berangkat kapal. “Jadi tidak ada itu urusan kami sama eksportir dan importir, urusan kami hanya sama shipping line,” kata Bobby yang dihubungi Katadata, Selasa (7/7).
Ia pun mengklaim, Kemenhub telah melakukan usaha maksimal dalam mengomandani port net. Salah satunya adalah mengeluarkan aturan main bahwa maksimal Yard Occupancy Ratio (YOR) atau rasio penumpukan lapangan kontainer hanya 65 persen. “Perizinan di kami juga sebagian sudah online, bahkan hanya hitungan jam sudah beres,” kata Bobby.
