Pengusaha Penyebab Lamanya Bongkar-Muat di Tanjung Priok
Menurut Supraptono, tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia II, untuk setiap kontainer yang menginap masih sangat murah. Tarif parkir ini lebih murah dibandingkan jika pengusaha menyewa gudang di luar pelabuhan.
Dalam hal ini Ditjen Bea Cukai mengaku tidak memiliki kewenangan untuk penentuan tarif tersebut. Makanya dia mengusulkan agar otoritas pelabuhan dan perusahaan tempat penimbunan sementara (TPS) menaikkan tarif parkir container di pelabuhan, sehingga lebih progresif.
Selain masalah perilaku importir, pemeriksaan barang larangan dan pembatasan (lartas) juga menjadi pemicu tahap pre customs clearance memakan waktu 3,6 hari. Sekitar 51 persen komoditas impor masih diwajibkan memenuhi lartas dari instansi teknis terkait.
Instansi yang terlibat dalam perizinan lartas ini adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan. Termasuk pula, Markas Besar (Mabes) TNI dan POLRI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Bank Indonesia.
Untuk penyelesaian permasalahan tersebut, Supraptono mengusulkan agar seluruh instansi terkait bisa meningkatkan pemanfaatan fasilitas pemberitahuan PIB pendahuluan (pre-notification) untuk jalur prioritas. Perlu ada Koordinasi secara berkala dengan Pusat Penanganan Perizinan Impor Ekspor Terpadu (P3IET) sebagai penerbit lartas di pelabuhan Tanjung Priok.
?Kami juga usulkan agar sistem Indonesia National Single Window (INSW) disempurnakan, yakni berupa percepatan jaringan dan penambahan fitur. Kami yakin ini membantu mempercepat penerbitan lartas,? ujar dia.
