Pemerintah Akan Persempit Celah Bisnis Makelar Gas
Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Susyanto mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima draf usulan perpres ini. Draf tersebut masih digodok oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Dia menyebut, selain mengatur soal pelaku usaha distribusi, perpres ini juga akan mengatur adanya agregator gas. Keberadaan agregator ini akan nantinya juga akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Migas.
Tugas agregator ini nantinya akan membeli gas dari berbagai sumber, baik yang mahal maupun murah. Kemudian memadukan gas tersebut, sehingga sampai ke konsumen lebih tertata.
"Intinya itu yang ada perubahan ada agregator. Agregatornya PT Pertamina (Persero) sama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk," ujar dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (18/6).
