Menteri Basuki Keluhkan Penghapusan Deputi Bappenas

KATADATA ? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengeluhkan penghapusan Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini akan menyulitkan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur.

"Jelas nantinya apabila (Deputi Sarana dan Prasarana) dibubarkan, akan menyulitkan kami terutama dalam koordinasi," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (15/5).

Rencana penghapusan deputi ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Draf ini ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada 30 April 2015, yang kemudian dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Baca: ?Banyak Daerah yang Lemah dalam Perencanaan?)

Menurut Basuki, sebelumnya pihaknya hanya akan berhubungan dengan Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, dalam koordinasi perencanaan infrastruktur. Setelah dibubarkan, nantinya Kementerian akan berkoordinasi dengan setidaknya tiga atau empat Deputi Bappenas.

"Jadi memang dari segi koordinasi akan panjang, dulu satu Kementerian hanya koordinasi dengan satu Deputi. Nanti empat Direktur Jenderal (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) koordinasi dengan empat Deputi (Bappenas)," kata Basuki.

Pernyataan Basuki ini berbeda dengan pendapat Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Andrinof mengaku penghapusan Deputi Sarana dan Prasarana, tidak akan mengganggu perencanaan pembangunan infrastruktur.

?Merger (direktorat) itu dalam rangka efisiensi dan tidak mengurangi urusan (infrastruktur) yang telah ada,? kata Andrinof.

(Baca: Ekonomi Melambat, Andrinof Tak Mau Disalahkan)

Dengan perombakan ini, Andrinof berharap pembangunan infrastruktur tidak menyimpang dengan perencanaan yang telah ada. Dia mencontohkan proyek pembangunan Kereta Batubara di Kalimantan dan Pelabuhan Cilamaya yang sempat meleset dari sasaran perencanaan.

?Kami tidak ingin perencanaan pembangunan infrastruktur ini menjadi menyimpang dari perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya,? ujarnya.

(Baca: Gubernur Jabar Kritik Kualitas Perencanaan Pelabuhan Cilamaya)