Sistem Politik Tak Adil dalam Lindungi Pengambil Kebijakan
Sri Mulyani dikabarkan telah diminta Jokowi untuk menjabat sebagai menko perekonomian dalam kabinet mendatang. Namun dia meminta jaminan perlidungan hukum dan politik selama menjabat. Hal ini untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century, yakni ketika dirinya bersama Gubernur BI mengambil keputusan namun kemudian dipermasalahkan dan disalahkan secara politik.
Meski begitu, Sri Mulyani disebutkan telah menolak pinangan Jokowi tersebut. dia beralasan masih terikat kontrak dengan Bank Dunia, tempatnya bernaung saat ini. (Baca: Instruksi SBY dan JK, Indonesia Tak Boleh Krisis)
Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasioanal (Perbanas) Sigit Parmono memaklumi permintaan jaminan politik dan hukum yang diminta Sri Mulyani tersebut. ?Kalau sudah diminta (menjadi Menko) pun kalau ambil kebijakan terus dikriminalisasi dan nggak dibela bosnya, ya siapa yang mau (jadi menteri ekonomi),? ujarnya.
Padahal, kata dia, Sri Mulyani memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang ekonomi.
Sebelumnya, DPR periode 2009-2014 menyatakan tidak dapat membahas RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 dicabut terlebih dahulu.
