Tim Ekonomi Jokowi Diharapkan dari Kalangan Teknokrat
KATADATA ? Pelaku pasar menginginkan kabinet ekonomi yang akan dipilih Joko Widodo berasal dari teknokrat atau kalangan profesional. Karena bisa lebih memahami persoalan teknis dibidang ekonomi.
Ekonom Standard Chartered Indonesia Fauzi Ichsan, bahkan menyodorkan beberapa nama yang dianggapnya mampu dan memiliki kompetensi dalam masalah ekonomi dan keuangan. Untuk posisi sebagai menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dia menyarankan yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia sehingga memahami sisi teknis kebijakan fiskal dan moneter. Nama yang diajukannya yaitu mantan Gubernur BI Darmin Nasution.
Sedangkan untuk posisi sebagai Menteri Keuangan dia mengusulkan tiga nama yaitu Wakil Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany, dan Kepala Badan Kebijakan Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar.
Sebagai pelaku pasar dia menyarankan nama-nama tersebut karena dianggap mengerti masalah teknis karena bisa menjelaskan dan melakukan negosiasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memutuskan kebijakan, serta memahami masalah fiskal, pajak, dan bea cukai.
Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti juga berharap bahwa untuk kabinet Jokowi berasal dari kalangan profesional, untuk posisi sebagai menteri ekonomi dia menyarankan supaya tidak berasal dari anggota partai politik. "Pos (menteri ekonomi dan keuangan) itu jangan dari partai, supaya bisa lebih objektif," terangnya.
Selain itu juga kandidat memiliki integritas dan profesional di bidangnya. Namun Destry tidak hapal nama-nama yang memenuhi kriteria tersebut. Yang terpenting baginya adalah kalangan profesional dan bukan dari kalangan politisi.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika mengusulkan supaya kabinet ekonomi di pemerintahan Jokowi yang memahami pelaku ekonomi. Karena dia melihat, selama ini menteri yang dipilih untuk menjabat di bidang ekonomi tidak sesuai dengan platform yang diusung presiden, seperti kabinet ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencanangkan ekonomi kerakyatan. Tetapi menurutnya menteri yang menempati posisi itu tidak memiliki latar belakang platform tersebut.
"Misalkan ekonomi berdikari (yang dicanangkan Jokowi) tapi orang yang mengisi kabinet bidang ekonomi tidak ada rekam jejak, maka pandangan masyarakat akan negatif," tutunya.
Dia juga tidak mempermasalahkan kabinet ekonomi berasal dari anggota partai politik, yang terpenting memiliki kompetensi teknokratif dan memahami konsep. Menurutnya pada dasarnya masyarakat menilai kinerja sesuai dengan yang mereka lakukan.
"Saya tidak harus menyebut nama, yang penting poinya itu. Ada cukup banyak dan tidak terlampau sulit (memilih menterinya)," ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, yang mendampingi Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan, mengaku belum membicarakan perihal susunan kabinet yang akan masuk dalam pemerintahannya. Menurutnya, dia dan Joko WIdodo, mengaku sama-sama setuju kabinet mereka akan diisi oleh kalangan profesional. Namun, bukan berarti kalangan profesional bukanlah merupakan orang partai. Artinya pengusaha yang merupakan politisi partai masih bisa terpilih.
