Fokus Covid-19, Chatib Basri: Pangkas Lagi Anggaran Perjalanan Dinas
Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan pemerintah memangkas kembali anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya, supaya anggaran bisa lebih banyak difokuskan untuk penanganan pandemi corona.
"Mungkin anggaran perjalanan dinas bisa dipangkas lagi, setelah sebelumnya dipotong dari Rp 43 triliun menjadi Rp 25 triliun," ucap Chatib dalam konferensi video di Jakarta, Selasa (21/4).
Chatib beralasan dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti ini, tentunya ASN tidak bisa bepergian ke luar kota. Sehingga, anggaran tersebut bisa dipangkas lebih banyak tahun ini.
Selain dari anggaran perjalanan dinas, Chatib menyarankan pemerintah bisa memotong lebih besar anggaran belanja modal fisik. Terutama, pada pos belanja pembangunan infrastruktur yang aktivitasnya masih bisa dilakukan tahun depan.
(Baca: Pemerintah Diminta Anggarkan Dana Tangani Corona hingga 50% dari APBN)
Meski begitu, dia menilai pemangkasan tersebut butuh komitmen dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L). "Kalau tidak, nanti Kementerian Keuangan potong anggaran dia protes," ujarnya.
Dengan begitu, Mantan Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini berharap, pemerintah bisa memfokuskan belanja kepada tiga hal utama di tengah pandemi. Tiga hal tersebut yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan untuk dunia usaha guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di sisi lain, dia juga meminta realokasi anggaran bisa difokuskan terutama kepada masyarakat di perkotaan. Alasannya, sebagian besar kasus Covid-19 terjadi di perkotaan. "Anggaran ini kan terbatas, fokus di urban saja. Permintaan makanan tinggi di urban, fokus kesana," tutupnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat berencana menghemat belanja sebesar Rp 145 triliun pada tahun ini. Perkiraan tersebut dengan menghitung belanja yang tidak bisa dieksekusi karena adanya kebijakan jaga jarak sosial (social distancing) dan PSBB.
(Baca: Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Sebesar Rp 150 Triliun untuk UMKM)
Belanja yang dimaksud seperti perjalanan dinas serta rapat. "Kami lihat ada program yang tidak mendesak saat ini, baik untuk kegiatan atau tugas di luar yang tidak dimungkinkan" kata Dirjen Anggaran Askolani, Minggu (19/4).
Pemerintah juga melakukan penghematan anggaran transfer ke daerah dan dana desa hingga Rp 94,2 triliun. Selain itu, pemerintah melakukan efisiensi pada pembiayaan berbagai proyek investasi.
