Kilas Balik Anggaran MBG: dari Rp 71 Triliun Kini Berpotensi Jadi Rp 420 Triliun

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025.

Program ini ditargetkan menyentuh tiga juta penerima manfaat pada periode Januari hingga Maret 2025. Namun, perjalanan pendanaan program ini penuh dengan tantangan dan dinamika yang kompleks.

Sejak awal dirancang 2006, anggaran MBG diproyeksikan mencapai Rp 450 triliun per tahun, berdasarkan estimasi kebutuhan gizi untuk anak-anak di Indonesia, terutama untuk mengatasi tingginya angka stunting yang saat itu mencapai 30%.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa angka tersebut muncul dari visi besar Prabowo untuk memastikan seluruh anak, termasuk yang belum bersekolah, mendapatkan akses gizi yang layak.

"Pak Prabowo menganggap ini sangat penting. Dana ini bahkan tiga kali dari anggaran pertahan dan TNI, yaitu Rp 450 triliun. Sementara anggaran TNI dan pertahanan hanya Rp 137 triliun,"kata Hashim, Rabu (20/12/2024).

Sri Mulyani Kucurkan Rp 71 Triliun

Namun, ketika program mulai dijalankan, alokasi anggaran dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa angka ini sudah disepakati dengan Prabowo.

“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau di tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani, Senin (24/6/2024).

Anggaran tersebut jauh lebih kecil dari anggaran yang diusulkan Prabowo saat kampanye yang berkisar antara Rp 400 triliun hingga Rp 450 triliun per tahun. Karena itu, penyesuaian dilakukan, baik dalam jumlah penerima hingga alokasi biaya.

Awalnya, biaya makan bergizi gratis direncanakan sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, dengan keterbatasan anggaran, biaya per porsi kemudian diputuskan menjadi Rp 10.000 per porsi.

Pemerintah Butuh Rp 420 Triliun

Dana sebesar Rp 71 triliun diproyeksikan hanya cukup hingga Juni 2025. Pemerintah tengah mengupayakan tambahan anggaran sebesar Rp 140 triliun untuk memastikan keberlanjutan program hingga akhir 2025, sehingga total anggaran mencapai Rp 210 triliun.

Namun, jika program ini diterapkan secara penuh, diperkirakan kebutuhan anggaran bisa membengkak menjadi Rp 420 triliun. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian sumber pendanaan.

"Pemerintah sedang berusaha. Jika anggaran ditambah Rp 140 triliun pada Juli, maka seluruh anak dapat makan dengan total dana Rp 210 triliun. Jika program berjalan penuh dari Januari-Desember, bisa lebih dari Rp 420 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa (7/1).

Prabowo Keluarkan Kocek Pribadi

Di tengah keterbatasan anggaran, Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk mendanai program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari sisa anggaran uji coba yang sebelumnya disiapkan oleh Prabowo. "Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan, Selasa (7/1). 

Setelah dana pribadi habis, pemerintah akan beralih ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang telah dialokasikan Rp 71 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN). "Setelah itu, mereka akan menggunakan dana APBN dari BGN," ujarnya.

Pemda Diminta untuk Menyumbang Dana

Pemerintah mendorong partisipasi pemerintah daerah (Pemda) melalui kontribusi dari anggaran masing-masing, serta mengajak orang tua siswa untuk berkontribusi secara sukarela, terutama bagi keluarga yang mampu.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa beberapa Pemda sudah menambah anggaran untuk program ini, yang mendapat respons positif dari pemerintah.

"Menurut hemat kami ya dari pemerintah, membanggakan juga. Ada yang memang iuran, ada yang memang bertambah (anggarannya)," ujar Ujang Komarudin, usai meninjau program makan bergizi gratis di Cilangkap, Depok, pada Senin (6/1).

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0508/Depok, Letnan Kolonel Inf. Iman Widhiarto, mengharapkan partisipasi pemerintah daerah dan orang tua yang mampu dalam menyumbang biaya program ini.

"Harusnya pemerintah provinsi, kami menyumbang subsidinya Pak Presiden dengan Rp 5.000. Nanti Pemkot, Wali Kota, Bupati juga gitu. Kalau terjadi, sudah Rp 20 ribu," kata Iman dalam kesempatan yang sama pada Senin (6/1).

Selain itu, Iman menilai bahwa anggaran Rp 10 ribu per murid dapat diperluas dengan variasi makanan yang lebih baik jika ada tambahan dana. "Tidak begitu, dengan adanya kelebihan dananya, jenis variasi makanannya bisa lebih baik," katanya. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian mengalokasikan Rp 1 triliun untuk program MBG di seluruh kota/kabupaten dalam satu tahun. Meskipun anggaran tersebut belum digunakan, Pemprov Jabar menunggu petunjuk teknis untuk implementasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.

Sementara Pemkot Sukabumi telah menganggarkan Rp 3 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis pada 2025, dan program ini akan diperluas seiring dengan kesiapan anggaran dan infrastruktur.

Di Kabupaten Bogor, pemerintah mengalokasikan anggaran darurat Rp 50-70 miliar dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2025 untuk mendukung pelaksanaan program yang serupa. Anggaran ini diambil dari sebagian besar alokasi BTT yang biasanya digunakan untuk penanggulangan bencana.