RI Libatkan AS untuk Bangun Pasar Pembiayaan Infrastruktur oleh Swasta
Selain itu, kerja sama ini diharapkan memberi peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan aset, analisa dampak atas pembiayaan yang selama ini diberikan, dan pengembangan fasilitas kredit.
AS dan Indonesia saling memberikan dukungan teknis dalam hal penyiapan proyek infrastruktur yang berpotensi tinggi menarik partisipasi swasta. Kerja sama tersebut pun akan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini antara Indonesia dan AS.
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam mengatakan pembangunan infrastruktur Indonesia tetap harus dijalankan karena bersifat jangka panjang. "Tidak selamanya Indonesia akan dilanda pandemi, jadi harus bersiap," kata Piter kepada Katadata.co.id, Senin (21/9).
Piter menilai Indonesia akan banyak diuntungkan dengan kerja sama ini lantaran sulit mencari sumber pembiayaan di tengah kiris Covid-19. Di sisi lain, memang ada konskuensi lonjakan utang. Namun, ia menilai hal tersebut merupakan risiko jika sebuah negara ingin lebih maju.
Kemenkeu mencatat utang pemerintah hingga Juli 2020 tercatat sebesar Rp 5.434,86 triliun atau sebesar 33,63% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini naik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 4.603,62 triliun atau 29,51% terhadap PDB Indonesia. Peningkatan ini karena adanya kenaikan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.
Perincian utang pemerintah hingga Juli 2020 terdiri atas pinjaman sebesar Rp 838,6 triliun dan surat berharga negara Rp 4.596,26 triliun. Pinjaman ini terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar Rp 828,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 10,53 triliun. Sementara SBN, terdiri atas domestik sebesar Rp 3.351,13 triliun dan valas sebesar Rp 1.245,13 triliun.
