Utang Pemerintah Melonjak Rp 1.000 T dalam Setahun akibat Covid-19

Agatha Olivia Victoria
22 Oktober 2020, 11:09
utang pemerintah, total utang pemerintah, pandemi covid-19, total utang pemerintah naik 1.000 triliun
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Utang pemerintah pusat masih didominasi oleh surat berharga negara dengan komposisi 85% atau sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Terbaru, hasil penerbitan sukuk ritel seri SR013 pada September berhasil memperoleh sebesar Rp 25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor. Angka tersebut merupakan rekor penjualan terbesar sepanjang penjualan SBN Ritel sejak 2018.

Selanjutnya pada Oktober ini, pemerintah kembali menawarkan Obligasi Negara seri ORI018 dengan tingkat kupon sebesar 5,70% p.a. ORI018 ditawarkan sejak tangga 1 sampai dengan 21 Oktober 2020 dan merupakan instrumen dengan suku bunga tetap dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik dengan Cash Waqaf Linked Sukuk ritel seri SWR001. Sukuk ritel tersebut ditawarkan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan akad wakalah dengan imbal hasil sebesar 5,5%.

SWR001 ditawarkan pemerintah tanpa warkat dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Tujuannya, untuk menjembatani masyarakat untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih berhati-hati dan berpikir dalam menarik utang, terutama produktivitas atas utang. "Karena dampaknya tidak jangka pendek saja tetapi jangka panjang juga atas kinerja ekonomi," kata Rizal kepada Katadata.co.id, Kamis (22/10).

Apalagi, sambung dia, jika sudah berutang tetapi tidak terjadi perbaikan produktivitas sektor riil yg mendorong naiknya nilai tambah. Maka, ini yang perlu dikhawatirkan karena akan menggerogoti dan membebani APBN.

Di sisi lain, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution mengatakan bahwa keseimbangan primer yang naik tajam merupakan konsekuensi logis dari ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam keadaan sulit seperti ini, penerimaan pemerintah terutama perpajakan sudah pasti menurun, sedanglan belanja  meningkat seiring berbagai stimulus perekonomian. "Ini yang membuat keseimbangan primer maupun defisit APBN nya melebar," ujar Damhuri kepada Katadata.co.id, Jumat (2/10).

Ia menilai penerimaan negara akan kembali meningkat jika ekonomi sudah mulai pulih. Keseimbangan primer dan defisit APBN pun akan kembali menyempit. 

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...