Bantuan Subsidi Upah Guru Honorer Rp 1,8 Juta Cair Mulai Bulan Ini
Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidian non-PNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk guru honorer sebesar Rp 1,8 juta. Bantuan tersebut sudah dapat dicairkan mulai bulan ini.
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nadiem Makarim menjelaskan, penerima bantuan akan mencakup dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. "Ini berlaku di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud," kata Nadiem dalam Webinar Peresmian Kebijakan Bantuan Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS, Selasa (17/11).
Penerima bantuan harus memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta, tidak menerima subsidi gaji Kementerian Ketenagakerjaan, dan tidak menerima bantuan Kartu Prakerja hingga 1 Oktober 2020.
Pemerintah mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial dalam program penanganan virus corona Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional telah mencapai Rp 200,18 triliuna atau 98,2% dari pagu Rp 203,9 triliun per 30 Oktober 2020.
Nadiem menjelaskan, pemerintah akan membuat rekening baru untuk setiap penerima bantuan subsidi. Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020.
Calon penerima subsidi harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak bila ada, Surat Keputusan Penerima dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang diunduh dari laman resmi Kemendikbud. Calon penerima kemudian membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. "Pendidik dan Tenaga Pendidik diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2021," ujar dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa bantuan subsidi upah tersebut akan diberikan kepada 2,4 juta orang. "Itu terdiri dari 1,6 juta orang di Kemendikbud dan di bawah Kementerian Agama 800 ribu," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Secara perinci, sasaran penerima terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1,63 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan nergeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Total alokasi anggaran untuk program ini yaitu Rp 3,7 triliun.
"Ini bukti keuangan negara hadir pada saat rakyat hadapi kesusahan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Hetifah Sjaifudian menyebutkan pendidik dan tenaga pendidik banyak yang terancam pendapatannya akibat pandemi Covid-19. "Mengingat kebanyakan tenaga pendidik hanya dibayar sesuai jam kerja saja," kata Hetifah.
Beberapa guru swasta pun pendapatannya berkurang karena bergantung pada pembayaran SPP siswa. Sementara, orang tua siswa keberatan membayar SPP di tengah pandemi aktivitas belajar tanpa tatap muka.
Hetifah pun berharap pembayaran subsidi upah ini bisa tepat waktu dan tidak berbelit-belit. Bank penyalur yang akan memberikan bantuan tersebut juga diharapkan bisa melayani para calon penerima dengan baik.
Guru SMPN 41 Satap Batu Putih, Maros-Sulawesi Selatan Muhamad Kasim berharap bantuan subsidi upah tersebut bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. "Ini sangat membantu pendapatan kami yang terkena pandemi terutama untuk keluarga," ujar Kasim.
