Potensi Kolapsnya Bank Besar Akibat Pandemi Semakin Mengecil
Amunisi yang Belum Digunakan
Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih menjelaskan, LPS memiliki tiga kewenangan tambahan yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintan Nomor 33 Tahun 2020. Pertama, melakukan persiapan penanganan bank lebih awal dengan OJK sebelum bank ditetapkan gagal.
Kedua, LPS dapat menempat dana pada bank sakit yang belum ditetapkan gagal sepanjang mendapat rekomendasi dari OJK.
Ketiga, LPS dapt melakukan pesiapan pendanaan melalui penerbitan surat utang atau meminjam dari pemerintah. "Kami saat ini terus melakukan komunikasi dengan OJK jika ada bank yang membutuhkan penanganan.
Sejauh ini, belum ada permintaan OJK untuk penempatan dana LPS di bank. Kami juga belum memerlukan kondisi untuk menerbitkan surat utang," kata Lana.
Purbaya mengatakan, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani jika terjadi permasalahan pada perbankan sudah ditempuh. Namun belum dipergunakan karena kondisi perbankan yang masih sangat baik.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pekan lalu mengatakan, ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari berlanjutnya dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan perlu terus dicermati. Rasio kecukupan modal atau CAR perbankan pada kuartal III 2020 mencapai 23,41%, jauh di atas ambang batas minimal ketentuan.
Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perbankan juga terjaga pada kisaran 3,15% secara gros dan 1,07% secara net. Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan.
"Perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan kredit terkontraksi 0,47% secara tahunan pada Oktober 2020, sedangkan DPK tumbuh 12,12%," kata Perry.
