Beli SUN Rp 100 Triliun, BI Rampungkan Burden Sharing Tahun Ini
Di sisi lain, untuk menanggulangi pandemi dan memulihkan ekonomi, pemerintah harus meningkatkan belanja APBN. Dengan penerimaan yang menurun dan belanja meningkat, defisit APBN dipastikan melebar hingga 6% Produk Domestik Bruto.
Piter menuturkan, pemerintah memiliki opsi untuk membiayai defisit tersebut, seperti utang luar negeri, penerbitan SBN global, atau domestik. Untuk penjualan SBN domestik, pembelinya terbatas.
"Bank, lembaga asuransi, atau lembaga pensiun kita yang punya uang bisa dihitung dengan jari," ujar Piter kepada Katadata.co.id, Jumat (11/12).
Jika dipaksakan menjual SBN dengan pembeli yang terbatas, maka suku bunga SBN akan melonjak tinggi. Hal tersebut bisa menjadi beban berkepanjangan bagi APBN.
Karena itu, pemerintah membuat skenario penyusunan Perppu yang berlaku tiga tahun. Di dalamnya, terdapat skema burden sharing alias BI ikut membiayai defisit APBN.
Selain burden sharing untuk pembiayaan barang publik, bank sentral turut membantu pemerintah dalam membiayai barang non-publik seperti bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun.
Namun, pembiyaan untuk belanja barang non-publik akan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020. Otoritas moneter juga akan menanggung beban sekitar 60% dari bunga SBN untuk anggaran barang non-publik sebesar Rp 117 trilun dalam APBN.
Berdasarkan data BI, hingga 20 November 2020 bank sentral telah membeli SBN dari pasar perdana sebesar Rp 72,5 triliun dalam 31 kali lelang yang dilakukan pemerintah selama tahun 2020. Sementara, realisasi pembagian beban bunga yang telah dilakukan yaitu Rp 114,81 triliun.
