Tinggal Satu Bulan, Dana Pemulihan Ekonomi Belum Terpakai Rp 255 T
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menangani Covid-19 hingga 2 Desember 2020 baru mencapai Rp 440 triliun atau 63,3% dari pagu Rp 695,2 triliun. Masih tersisa anggaran Rp 255 triliun yang harus diserap pada bulan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program PEN menjadi tameng pemerintah untuk mengurangi risiko terburuk Covid-19. "Pandemi telah mengubah banyak sekali kehidupan manusia dan tentu berimbas kepada masalah dan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam Dialog Outlook 2021 secara virtual, Jumat (11/12).
Maka dari itu, program PEN tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan melainkan jaringan sosial hingga insentif dunia usaha. Untuk bidang kesehatan. pemeirntah menganggarkan Rp 97,26 triliun yang meliputi berbagai dukungan terhadap tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan, hingga vaksin.
Sementara untuk jaring pengaman sosial, Bendahara Negara menyebut anggaran Rp 234,33 triliun dialokasikan untuk sepenuhnya membantu masyarakat. Khususnya, untuk 20% masyarakat yang pendapatannya paling rendah serta rawan terhadap Covid-19.
Dalam berbagai survei, perlindungan sosial dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. "Agar targetnya semakin luas kami terus memperbaiki datanya," ujar dia.
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan, sebanyak 3,43 juta orang selamat dari kemiskinan berkat bantuan perlindungan sosial yang dikucurkan pemerintah melalui program PEN. Bantuan itu mampu menekan angka kemiskinan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 10,96%.
PEN juga mencakup bantuan sektoral Kementerian/Lembaga & Pemda sebesar Rp 65,97 triliun. Tujuannya, membantu pemulihan kegiatan sektor-sektor ekonomi serta daerah yang mendapat tekanan pandemi.
Selain itu, terdapat bantuan UMKM sebesar Rp 114,81 triliun yang diberikan melalui bansos produktif, subsidi bunga, hingga relaksasi pembayaran cicilan. Adapula nsentif dunia usaha dengan anggaran Rp 120,6 triliun dan pembiayaan korporasi dengan pagu Rp 62,22 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap berbagai program PEN bisa mendorong pemulihan ekonomi hingga mendekati 0% pada kuartal IV 2020. Jika tercapai, ada potensi perbaikan perekonomian yang cukup kuat pada tahun 2021. Maka dari itu, program PEN akan terus dilanjutkan pada tahun depan dengan anggaran Rp 372,3 triliun.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti mengatakan, masih ada kemungkinan seluruh anggaran program PEN seluruhnya terserap pada akhir tahun ini. Namun, kucuran dana yang besar pada akhir tahun ini belum akan bisa mendongkrak perekonomian kuartal IV 2020. "Banyak prorgram yang masih dipertanyakan efektivitasnya," kata Esther kepada Katadata.co.id, Jumat (11/12).
Maka dari itu, perlu ada evaluasi atas alokasi dana PEN ke depannya. Ia mencontohkan, salah sat indikator yang dapat dilihat adalah apakah besaran dana PEN dapat mengurangi jumlah orang terinfeksi Covid-19. Jika belum, alokasi dana PEN terutama untuk kesehatan perlu ditinjau kembali.
Pemerintah sebelumnya memproyeksi penyerapan anggaran belanja negara hingga akhir tahun hanya akan mencapai Rp 2.639,8 triliun atau 96,4% target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Sri Mulyani menyebut terdapat anggaran sebesar Rp 798,7 triliun yang harus dihabiskan pada kuartal keempat tahun ini.
Ia menjelaskan, realiasi belanja negara hingga Oktober 2020 mencapai 75,4% dari pagu Perpres 72. Dengan demikian, terdapat angggaran sebesar Rp 598 triliun yang harus direalisasikan pada November dan Desember. "Kinerja APBD hingga akhir Oktober baru mencapai Rp 678,41 triliun dari total anggaran Rp 1.080,7 triliun. Masih ada lebih dari Rp 400 triliun yang akan dieksekusi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021 melalui streaming video, Selasa (1/12).
Sri Mulyani menghitung, total anggaran yang masih harus dibelanjakan pusat dan daerah mencapai Rp 1.068 triliun. Perhitungan ini menggunakan sisa belanja APBN pada kuartal IV dikurangi sisa dana transfer daerah dan sisa APBD pada November dan Desember.
