Sri Mulyani Ungkap Saringan Ketat Tiga Tokoh Dewan Pengawas LPI

Agatha Olivia Victoria
25 Januari 2021, 18:47
sri mulyani, dewan pengawas LPI, bos pelataran, komisaris hermina
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tiga calon anggota dewan pengawas LPI dipilih dari 280 orang pendaftar.

Lalu Darwin Cyril Noerhadi, merupakan Komisaris Utama Creador Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang private equity. Ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Medikaloka Hermina Tbk dan pernah menjadi komisaris utama Mandiri Sekuritas, serta Direktur Utama Bursa Efek Jakarta.

Adapun Haryanto Sahari merupakan Komisaris Independen PermataBank sejak 2017. Ia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bukit Barisan Indah Prima sejak September 2011, Anggota Komite Audit di UI sejak November 2016, dan Anggota Komite Audit PT Unilever Tbk sejak Oktober 2016.

Lembaga Pengelola Investasi akan mendapat modal sebesar Rp 75 triliun dari negara dalam pengoperasiannya. Bendahara Negara mengatakan lembaga itu wajib menyetorkan laba untuk pemerintah paling banyak 30% dari laba tahun sebelumnya. "Mungkin dalam kondisi tertentu Menteri Keuangan bisa mengatakan pembagian laba ke pemerintah lebih dari 30%," katanya.

Dia melanjutkan, Indonesian Investment Authority (INA) bakal memiliki bentuk yang mirip dengan National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) milik India yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Tujuan dan kriteria investasia INA dengan NIIF cukup mirip yakni mendapatkan imbal hasil finansial dan meningkatkan investasi dalam bentuk aliran modal asing langsung dan dapat menggandeng partner investasi.

Sumber dana NIIF berasal dari keuangan internal pemerintah tetapi juga membuka diri pada investasi langsung atau FDI. NIIF juga diawasi oleh komite yang diketuai menteri keuangan.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyampaikan bahwa latar belakang Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional cukup baik. Namun, potensi kerugian lembaga tersebut tetap harus diperhatikan ke depannya.

Ia mencontohkan beberapa lembaga negara yang mengalami kerugian investasi seperti Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS Kesehatan. "Ini kemudian pada ujungnya negara yang harus menutup kerugian investasi mereka," kata Heri dalam kesempatan yang sama.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...