Sri Mulyani Minta IMF & Bank Dunia Bantu Banyak Negara Kelola Utang
Pandemi Covid-19 meningkatkan beban utang sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap IMF dan Bank Dunia dapat mendukung negara-negara di seluruh dunia mengelola beban utangnya secara efektif.
"Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat," ujar Sri Mulyani pada Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021 pada akhir pekan lalu, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan.
Pandemi Covid-19, menurut dia, memberikan tekanan pada keuangan sektor publik. Oleh karena itu, ia juga meminta lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan akses negara-negara berpenghasilan rendah terhadap vaksin dan membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi mereka.
Sri Mulyani mnjelaskan, prospek pemulihan ekonomi semakin membaik memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, terutama berkat peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan. Namun, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan ekonomi di beberapa negara.
"Perekonomian global diproyeksi tumbuh positif, tetapi negara yang terpukul lebih keras oleh pandemi memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah," katanya.
Ia berharap IMF dan Bank Dunia dapat melanjutkan dan memperkuat perannya sebagai mitra pembangunan yang efektif bagi negara-negara anggotanya saat dibutuhkan, terutama dalam situasi saat ini.
Total utang pemerintah mencapai sebesar Rp 6.361,02 triliun per Februari 2021. Angka ini naik 28,55% dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 4.948,18 triliun.
Bank Dunia dan IMF sejak tahun lalu telah memperingkatkan pandemi Covid-19 dapat memicu krisis utang, terutama di negara-negara miskin. Kedua lembaga tersebut mendesak para kreditor untuk memberikan penundaan hingga pembatalan pembayaran utang.
Presiden Bank Dunia David Malpass menjelaskan, negara-negara miskin membutuhkan bantuan permanen untuk mengurangi beban utang dan menarik investasi. Pihaknya pun telah meminta negara-negara G20 untuk memperpanjang keringanan utang kepada negara-negara miskin hingga akhir 2021.
"Yang terpenting, setiap pemerintah negara G20 harus mendorong semua kreditor swasta di bawah yuridiksi mereka untuk berpartisipasi pada program DSSI," kata Malpass dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2020.
Debt Service Suspension Initiative atau DSSI adalah insiatif yang disepakati negara-negara G20 pada April lalu untuk membantu negara-negara termiskin mengelola dampak pandemi. Melalui inisiatif ini, mereka berkomitmen menangguhkan pembayaran utang bilateral negara-negara miskin hingga akhir 2020.
Dalam pertemuan tahun lalu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 sepakat untuk memperpanjang DSSI selama enam bulan lagi atau hingga Juni 2021. Ini jauh dari harapan banyak pihak yang meminta G20 memberikan tambahan perpannjang utang hingga setahun penuh hingga menghapus sebagian utang.
Untuk menerima keringanan DSSI, negara-negara yang mengajukan diharuskan membuat kesepakatan dengan IMF. Kesepakatan dapat serupa program reguler atau fasilitas darurat jangka pendek. Negara-negara itu harus berkomitmen untuk menggunakan segala sumber daya untuk meningkatkan pengeluaran sosial, kesehatan, atau dukungan pada ekonomi.
Penerima manfaat juga diminta mengungkapkan seluruh utang sektor publik dan instrumen serupa utang yang dimiliki mereka. Penundaan pembayaran utang tersebut dapat diperoleh seluruh negara yang tergabung dalam Asosiasi Pembangunan Internasional dan semua negara kurang berkembang yang saat ini masih melakukan pembayaran utang kepada IMF dan Bank Dunia. Totalnya mencapai 73 negara, termasuk Angola.
Utang telah membebani sistem kesehatan negara-negara miskin, terutama dalam situasi pandemi Covid-19. Organisasi Amal memperkirakan sebanyak 121 negara berpendapatan menengah bawah menghabiskan anggaran lebih banyak untuk membayar utang luar negeri dibandingkan sistem kesehatan.
