Sri Mulyani Soroti Anggaran Daerah untuk Covid-19 Baru Terserap 18%
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program bantuan dalam APBD hingga kini baru terserap Rp 4,6 triliun atau 18,2% dari alokasi tahun ini Rp 25,46 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bantuan tersebut terdiri dari anggaran perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang masing-masing baru terserap Rp 2,3 triliun.
"Realisasi anggaran ini masih sangat kecil. Untuk perlindungan sosial baru 19,2%, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi baru 17,2%, padahal ini sudah bulan Juli, " kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada Sabtu, (17/7).
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran ini berasal dari alokasi wajib yang harus ditetapkan daerah dari dana transfer umum. Anggaran bantuan ini rencananya akan dialokasikan Rp 6,9 triliun untuk bansos masyarakat terdampak, Rp 5,2 triliun untuk pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya, Rp 2,3 triliun pemberdayaan UMKM, dan Rp 11 triliun untuk subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya.
Di sisi lain, Ia mengatakan, telah menambah anggaran perlindungan sosial dalam APBN Rp 39,3 triliun menjadi total Rp 187,8 triliun. Tambahan anggaran ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak penerapan PPKM darurat.
Ia menjelaskan, pemerintah tetap mengalolasikan anggaran program keluarga harapan atau PKH untuk 10 juta keluarga setara 40 juta orang mencapai Rp 28,31 triliun. Bantuan ini disalurkan selama 12 bulan. Pemerintah juga tak mengubah alokasi anggaran bantuan sosial tunai untuk 10 juta keluarga yang telah dibayarkan selama enam bulan berakhir Juli Rp 17,46 triliun.
Adapun tambahan anggaran, menurut Sri Mulyani, diberikan untuk program kartu sembako yang dibayarkan pada Juli dan Agustus dengan alokasi anggaran Rp 7,52 triliun kepada 18,8 juta keluarga. Besaran tambahan manfaat yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kartu sembako mencapai Rp 42,7 triliun untuk periode Januari-Desember kepada 18,8 juta keluarga. Besaran manfaat yang diterima Rp 200 ribu per bulan.
"Dengan demikian keluarga yang memegang kartu sembako akan menerima masing-masing Rp 400 ribu pada Juli dan Agustus," kata Sri Mulyani,.
Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras bulog kepada 28,8 juta keluarga yang merupakan 10 juta penerima bantuan sosial tunai dan 18,8 juta penerima kartu sembako. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,58 triliun.
"Bantuan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg per keluarga yang berasal dari Bulog. Dengan demikian, Bulog juga dapat menyerap beras dari petani sehingga harganya tidak jatuh," katanya.
Sri Mulyani mengatakan, Menteri Sosial juga menerima permintaan dari daerah sebanyak 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapat bantuan pemerintah pusat. "Kami memutuskan keluarga ini akan menerima sama seperti kartu sembako. Mereka akan diberikan Rp 200 ribu/KPM/bulan selama 6 bulan dengan alokasi anggaran Rp 7,08 triliun," katanya.
Pemerintah juga akan memperpanjang diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan yang semula berakhir September hingga Desember. Tambahan anggaran diskon listrik 450 Va dan 900 Va sebesar Rp 1,91 triliun sehingga total anggaran untuk program ini mencapai Rp 9,49 triliun.
"Kami juga akan memperpanjang bantuan rekening minimum biaya beban yang biasa diminta pengusaha kecil kepada 1,14 juta pelanggan hingga Desember. Ada tambahan anggaran Rp 420 miliar," ujarnya.
Program Prakerja yang semula diberikan kepada 5,6 juta peserta dengan anggaran Rp 20 triliun, menurut Sri Mulyani, akan ditambah Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta. Dengan demikian. total anggaran mencapai Rp 30 triliun untuk 8,4 juta peserta.
"Berdasarkan beberapa survei, program prakerja ini mampu membantu mereka yang belum bekerja atau terkena PHK," katanya.
Selain itu, Sri Mulyani memperpanjang subsidi kuota untuk 38,1 juta siswa atau tenaga pendidik hingga Desember 2021. Alokasi anggaran ditambah Rp 5,54 triliun sehingga total anggaran mencapai Rp 8,53 triliun.
Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran BLT Desa yang baru tersalurkan kepada 1 juta keluarga dari 8 juta kaluarga sasaran dengan merelaksasi sejumlah aturan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 28,8 bulan untuk penyaluran selama 13 bulan dengan manfaat Rp 300 ribu/keluarga/bulan.
Di samping itu, pemerintah juga menambah anggaran kesehatan sebesar Rp 33,21 triliun untuk merespon lonjakan kasus selama PPKM Darurat. Ia mengatakan tambahan dana ini antara lain digunakan untuk membayar klaim perawatan pasien hingga akhir tahun Rp 25,87 triliun dan Rp 1,08 triliun untuk tambahan insentif bagi 3 ribu nakes non spesialis dan 20 ribu perawat.
Tambahan anggaran kesehatan juga dipakai untuk menyediakan 2 juta paket obat Covid-19 kepada isolasi mandiri (isoman) dengan alokasi Rp 400 miliar, pembangunan rumah sakit darurat Rp 2,75 triliun, suplai oksigen Rp 370 miliar, percepatan vaksinasi Rp 1,96 triliun, serta penebalan PPKM Mikro daerah sebesar Rp 790 miliar.
