Jaga Daya Beli, Sri Mulyani Soroti Minimnya Pencairan BLT Desa Rp 28 T
Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran program Bantuan Langsung Tunai atau BLT desa hingga Juni 2021 baru mencapai Rp 6,11 triliun. Jumlah tersebut hanya 21,12% dari alokasi anggaran BLT Desa yang mencapai Rp 28,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, alokasi anggaran program BLT Desa mencapai 30% dari total anggaran dana desa pada tahun ini sebesar Rp 72 triliun. Program ini menyasar 8 juta keluarga penerima dengan manfaat Rp 300 ribu per bulan yang dibayarkan selama 12 bulan.
"Hingga Juni, realisasinya baru 5,2 juta keluarga yang menerima," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli, Kamis (21/7).
Ia menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa terus mendorong penyaluran BLT Desa. Program ini, menurut dia, instrumen perlindungan sosial yang efektir menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi.
"Pemerintah Desa wajib melaksanakan penyaluran BLT desa dan tidak dikaitkan dengan program bansos tambahan dari pemerintah pusat," katanya.
Sri Mulyani pun memberikan kebijakan relaksasi untuk mempercepat penyaluran dana desa dan BLT Desa. Pemda diminta mempercepat pengajuan permohonan penyaluran dana desa dan BLT desa dan mendorong pemerintah Desa mempercepat penyaluran BLT Desa.
Adapun terkait dengan jumlah peneriman BLT Desa, menurut Sri Mulyani, Kepala Desa harus memperhatikan kriteria pendataan keluarga penerima manfaat tahun anggaran 2021. Kepala Desa juga harus segera melakukan penyesuaian jika jumlah keluarga penerima manfaat lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
"Secara umum, penyaluran BLT Desa masih rendah, sebanyak 163 daerah kabupaten dari total 434 kabupaten realisasinya masih di bawah 15%. Hanya 21 daerah yang realisasi anggarannya di atas 50%," kata Sri Mulyani.
Penyerapan anggaran 163 kabupaten baru mencapai Rp 938,3 miliar dari alokasi Rp 11,51 triliun, 151 kabupaten baru menyerap Rp 2,18 triliun dari alokasi Rp 10,05 triliun, 99 kabupaten menyerap Rp 2,27 triliun dari alokasi Rp 6,1 triliun. Sedangkan 21 kabupaten sudah menyerap Rp 717,6 miliar dari alokasi Rp 1,2 triliun.
Pemda dengan penyaluran BLT Desa di atas 50%, yakni Kabupaten Manggarai, Barru, Karangasem, Membawah, Buleleng, Denpasar, Kudus, dan Sleman. Kemudian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Mimika, Belitung Timur, Sinjai, Bolaang Mongondow Utara, Lombok Utara. Lalu Kabupaten Banyuasi, Hulu Sungai Selatan, Sukabumi, dan Kendal.
"Kami terutama masih perlu mendorong 24.547 desa di 163 kabupaten yang rata-rata penyerapannya baru mencapai 8,2% dan 25.815 desa di 151 kabupaten yang rata-rata penyerapannya baru 21%," katanya.
Berdasarkan data Kementerian keuangan, 54,17% penerima BLT Desa adalah petani dan buruh tani, 5,14% UMKM, 3,45% nelayan, 2,46% buruh pabrik, 0,21% guru, dan 34,56% lainnya.
"BLT Desa penting bagi warga desa untuk melalui PPKM yang membatasi mobilitas atau aktivitas ekonomi," ujarnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi.
