BI - Pemerintah Sepakat Burden Sharing hingga 2022, Ini Skema Barunya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, skema pembelian SBN dan burden sharing dengan BI yang akan berlanjut hingga Desember 2013. Pembelian SBN akan dilakukan dalam dua klaster.
Pada klaster A, BI akan ikut menanggung beban pemerintah dengan menanggung seluruh suku bunga atas pembelian SBN. Pada klaster ini, pembelian SBN Rp 58 triliun pada APBN 2021 dan Rp 40 triliun pada APBN 2022.
Selanjutnya, Klaster B, tingkat suku bunga akan ditanggung oleh pemerintah. Jumlah pembelian yang dilakukan yakni Rp 157 triliun di APBN 2021 dan Rp 184 triliun di APBN 2022.
BI akan membeli SBN dengan tingkat suku bunga rendah dari bunga pasar, yakni revrese repo BI tenor 3 bulan. Adapun SBN yang diterbitkan untuk dibeli BI akan bertenor panjang, yakni 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun.
Meski BI ikut kembali membagi beban dengan pemerintah, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap menjaga independensi BI.
Pada Rapat Dewan Gubernur bulan lalu, Perry masih memastikan tidak akan kembali menerapkan skema burden sharing dalam pembiayaan utang dengan pemerintah meski kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 melonjak. Dukungan BI diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB I yang mengatur perannya sebagai pembeli siaga dalam penerbitan surat utang pemerintah.
"Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 menggariskan bagaimana kebijakan fiskal ditempuh dan bagaimana BI berpartisipasi dalam pendanaan APBN 2021," uja Perry dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI, Kamis, (22/7).
Pemerintah kembali meningkatkan pembiayaan untuk program PEN 2021 dari semula Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Pemenuhan tambahan anggaran berasal dari realokasi anggaran K/L, serta pemanfaatan dana SAL 2020 yang mencapai Rp 186,67 triliun dan SiLPA semester I 2021 Rp 135,9 triliun.
