BI Dorong Lembaga Internasional Susun New Data Gaps Initiative
Bank Indonesia mendorong sejumlah lembaga internasional untuk menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs). Konsep new DGI mencakup empat area, yakni perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, Bank Indonesia telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi guna melakukan analisis. BI sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan penggunaan data statistik secara intensif untuk menyempurnakan perumusan kebijakan dalam mencapai tujuan.
"Sejak 2015, Bank Indonesia telah menginisiasi proyek big data analytics, terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan fintech," ujar Aida dalam seminar “Casual talks: Exploring New Data for Better Policy Making", bagian dari rangkaian pertemuan G20 di Jakarta, Rabu (15/2).
IMF Senior Resident Representative for Indonesia James P. Walsh menilai Bank Indonesia telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif. Menurutnya, big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya.
Kepala Ekonom BCA David Sumual juga menilai, data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen yang tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen terkait kondisi ekonomi mikro dan makro. "Data terkait produk domestik bruto (PDB) Indonesia biasanya tertinggal dari situasi aktual, terdapat jarak. Jadi, bisa dipercepat dengan penggunaan big data," kata David.
Ia mencontohkan. BCA menggunakan data 120 juta transaksi per hari dari 20 juta individu dan 150 ribu pemain bisnis untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi. "Jadi terdapat 300 terabyte data dalam satu kali ekstraksi dan dengan data ini kita bisa melihat transaksi bisnis dan indeks transaksi untuk pengeluaran masyarakat," katanya.
Melalui ekstraksi data ini, menurut David, perekonomian Indonesia tampak mengalami perbaikan Dari kondisi saat COVID-19 baru mulai menyebar di Indonesia pada 2019 yang juga sesuai dengan indeks ritel dan rekreasi Google.
Namun, ia memperkirakan akan kembali terjadi pelemahan mulai Februari 2022 akibat restriksi kegiatan masyarakat demi memutus penyebaran Covid-19 varian Omicron.
