Kemenkeu Soroti Belanja Modal dan Barang Masih Menumpuk di Akhir Tahun

Kementerian Keuangan menyebut realisasi belanja negara terus naik dalam lima tahun terakhir. Namun, Kemenkeu mencatat masih terdapat persoalan dari sisi realisasi belanja yang masih menumpuk pada akhir tahun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan, realisasi belanja selama lima tahun terakhir selalu melampaui 90% dari target. Namun, tantangan justru datang dari belanja barang dan modal yang sering kali baru dieksekusi pada akhir tahun.

"Rata-rata penyerapan belanja barang di kuartal IV mencapai 38,1%, sedangkan untuk belanja modal lebih tinggi lagi mencapai 46,5%," kata Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022, Selasa (12/4).

Pemerintah mencatat, realisasi belanja modal pada tahun lalu mencapai 97,9%. Namun dalam laporan realisasi APBN hingga Oktober 2021, realisasinya sebenarnya baru mencapai 48,1% dari pagu. Ini berarti separuh dari belanja modal K/L tahun lalu baru dieksekusi dalam tiga bulan terakhir. 

Hadiyanto mencatat, eksekusi untuk belanja barang K/L lebih baik. Realisasi belanja K/L hingga kuartal III 2021 sudah mencapai 87,9% dari target. Namun, Hadiyanto tetap menekankan masih besarnya realisasi belanja pada kuartal keempat yang mencapai Rp 208 triliun.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Tri Budhianto mengatakan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada realisasi belanja modal dan barang yang menyebabkan penyerapannya selalu menumpuk pada akhir tahun. Salah satunya,  realisasi belanja barang terutama belanja perjalanan dinas dan belanja bantuan pemerintah yang tidak tersebar merata.

"Sedangkan di belanja modal yang perlu diperhatikan adalah dii belanja peralatan dan mesin, kita lihat  belanja peralatan dan mesin ini masih cukup tinggi menumpuk di akhir tahun, sementara untuk belanja modal fisik lainnya cukup banyak yg tidak tereksekusi," kata Tri dalam acara yang sama dengan Hadiyanto.

Ia mencatat, realisasi belanja yang relatif baik adalah untuk belanja bantuan sosial. Rata-rata penyerapannya hampir merata di setiap kuartal. Alasannya, karena karakteristik penyaluran bansos yang dilakukan terjadwal.

Dengan tantangan tersebut, Hadiyanto menekankan, perbaikan belanja perlu dilakukan. Apalagi, menurut dia,  pagu belanja dalam APBN terus naik dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 8,59%. Belanja negara naik signifikan dari Rp 2.007,4 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 2.786,73 triliun pada tahun lalu. Tingginya belanja ini terutama untuk menghadapi kondisi luar biasa terkait pandemi.

Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun pada tahun ini. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan dan juga peningkatan kualitas belanja, Hadiyanto menyebut pihaknya sudah menyiapkan enam rencana strategis, sebagai berikut:

•  Perbaikan perencanaan
• Mempercepat pelaksanaan program atau kegiatan atau proyek
• Percepatan pengadaan barang dan jasa
• Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran bansos dan banper
• Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas
• Meningkatkan monitoring dan evaluasi