Ukraina Incar Pinjaman IMF Rp 300 T untuk Stabilkan Ekonomi
Ukraina tengah berupaya mencapai kesepakatan pendanaan sebesar US$15-$20 miliar atau setara Rp 225 hingga 300 triliun dengan Dana Moneter Internasional (IMF) sebelum akhir tahun ini. Gubernur Bank Sentral Ukraina Kyrylo Shevchenko menyebut, dana tersebut akan digunakan membantu menopang ekonominya yang dilanda perang.
Mengutip Reuters, ekonomi Ukraina diperkirakan anjlok hingga 45% akibat invasi yang diluncurkan Rusia sejak 24 Februari. Defisit fiskal yang dialami negara ini mencapai US$ 5 miliar per bulan. Ukraina pun bergantung pada pembiayaan asing dari mitra Baratnya.
Shevchenko juga mengatakan berharap untuk mendapatkan kesepakatan jalur pertukaran dengan Bank of England dalam beberapa pekan ke depan, meskipun dia tidak merinci jumlahnya.
"Kyiv telah mengajukan permintaannya kepada IMF dan sekarang sedang berkonsultasi dengan IMF mengenai pendanaan baru yang diharapkan akan memberikan US$20 miliar selama dua atau tiga tahun," ujarnya, Rabu (27/7).
Ia mengatakan, pendanaan diharapkan berbentuk Stand-By Arrangement ( SBA) atau Extended Fund Facility (EFF). Ini adalah pertama kalinya Ukraina memberikan target angka pada pendanaan baru yang dibutuhkannya dari IMF. Program pendanaan US$20 miliar akan menjadi pinjaman aktif terbesar kedua dari IMF setelah Argentina.
"IMF selalu bertindak sebagai mitra Ukraina selama perang. Harapan saya adalah pendanaan ini dapat mulai berjalan tahun ini," kata Shevchenko.
Kepala bank sentral mengatakan program pendanaan baru merupakan langkah untuk menstabilkan ekonomi. Pendanaan ini memastikan kembalinya kondisi sebelum perang, seperti nilai tukar yang fleksibel, tidak ada batasan pada pasar mata uang, penurunan kredit bermasalah di sektor perbankan, dan kebijakan fiskal yang seimbang.
Pinjaman terbaru IMF ke Ukraina adalah dukungan pendanaan darurat senilai US$1,4 miliar yang disepakati pada bulan Maret, setara dengan 50% dari kuota negara dalam dana tersebut.
Kyiv saat ini juga dalam pembicaraan dengan kreditur internasional mengenai pembekuan pembayaran utang untuk mengurangi krisis likuiditas. Pada hari Selasa, perusahaan energi Ukraina Naftogaz telah menjadi entitas pemerintah pertama negara itu yang gagal bayar sejak dimulainya invasi Rusia. Baca selengkapnya
"Saya berharap Naftogaz, bersama dengan kementerian keuangan Ukraina, menemukan solusi," kata Shevchenko.
